RRI.CO.ID, Entikong - Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya menjalankan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi tanpa mengurangi komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Di masa kepemimpinan saya bersama Bapak Yohanes Ontot, tantangan pembangunan tidaklah mudah karena banyak kewenangan telah diambil alih pemerintah pusat, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada APBD Kabupaten Sanggau. “Namun demikian, kami tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas dan mencari berbagai solusi agar pembangunan tetap berjalan,” kata Susana Herpena, Minggu, 19 Juli 2026.

Menurut Susana, pemerintah daerah terus membangun kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai salah satu langkah mengatasi keterbatasan fiskal. Di sisi lain, pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan belanja wajib, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

“Kami terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi kondisi keuangan daerah memang belum memungkinkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan. Belanja untuk PPPK juga menjadi komitmen yang harus kami penuhi karena berkaitan dengan kebutuhan sumber daya manusia dalam pelayanan publik," ujarnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa kegiatan pemerintah yang melibatkan masyarakat hanya bersifat seremonial. Menurutnya, kegiatan seperti gawai adat, olahraga masyarakat, dan ruang interaksi publik merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui meningkatnya aktivitas pelaku UMKM dan perdagangan.

“Kegiatan seperti gawai dan olahraga masyarakat bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi sarana silaturahmi pemerintah dengan masyarakat, melestarikan budaya, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Kami juga berterima kasih atas kritik dan masukan masyarakat karena itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan,” tuturnya.

Susana menyampaikan, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah pun terus mencari berbagai langkah, termasuk memperkuat kolaborasi dengan investor dan pelaku usaha, guna meningkatkan pendapatan asli daerah serta mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat.