BKPSDM Samarinda Dorong ASN Memahami Peran DTSEN dalam Tata Kelola Data

RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat pemahaman aparatur sipil negara terhadap pentingnya tata kelola data melalui Webinar Sapa ASN Episode 13 bertajuk "Memahami Manfaat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi Masyarakat dan Pemerintah" pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kota Samarinda, Windi Kurniati, mengatakan kualitas data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan publik. Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Data adalah pondasi dari setiap kebijakan yang baik. Sebagus apa pun program pemerintah, jika data yang digunakan belum akurat, belum terpadu atau belum mutakhir, maka manfaatnya tidak akan dirasakan secara optimal oleh masyarakat," kata Windi Kurniati.

Windi menjelaskan DTSEN hadir sebagai upaya pemerintah membangun satu data sosial ekonomi yang akurat, terpadu, dan dapat dipercaya. Kehadiran sistem tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi bagi berbagai program pembangunan maupun perlindungan sosial.

Selain mengandalkan teknologi, keberhasilan DTSEN juga ditentukan oleh kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, perangkat daerah hingga masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Melalui webinar tersebut, peserta diajak memahami konsep dasar DTSEN, mekanisme pengelolaannya, manfaat bagi masyarakat serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga validitas data. Pemahaman tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Windi menilai ASN memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai pentingnya data tunggal kepada masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam memperbarui data dapat terus meningkat sehingga kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.