RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan.

Pada pengukuran Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (IKADA) Semester I Tahun 2026, Pemprov Kaltara berhasil menempati peringkat pertama kategori pemerintah provinsi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru.

Berdasarkan hasil evaluasi BKN, Pemprov Kaltara membukukan skor 99,53 dengan predikat "Tinggi", mengungguli Provinsi Kalimantan Timur yang memperoleh nilai 99,38, Kalimantan Tengah 99,26, dan Kalimantan Selatan 99,02.

Capaian tersebut menegaskan kualitas pengelolaan data ASN di Kaltara menjadi yang terbaik di regional Kalimantan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dr. Andi Amriampa, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam memastikan data kepegawaian selalu lengkap, akurat, dan diperbarui secara berkala sesuai standar BKN.

"IKADA mengukur kualitas data ASN berdasarkan empat indikator, yakni kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi, dan konsistensi. Seluruh data kepegawaian yang telah terintegrasi dalam sistem BKN menjadi objek penilaian, dan hasilnya Pemprov Kaltara berhasil meraih peringkat pertama di wilayah Kanreg VIII," tegas Andi.

Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan, melainkan melalui pengelolaan administrasi kepegawaian yang disiplin dan pembaruan data secara berkelanjutan.

Setiap perubahan status maupun administrasi ASN langsung disesuaikan dalam sistem agar kualitas data tetap terjaga.

"Capaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan data ASN di lingkungan Pemprov Kaltara berjalan dengan baik. Namun kami tidak akan berpuas diri karena pembaruan data harus terus dilakukan agar akurasi dan validitasnya tetap terjaga," ujarnya.

Meski telah meraih posisi teratas, BKD Kaltara memastikan akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan, mengingat hasil tersebut masih merupakan penilaian Semester I Tahun 2026.

"Target kami bukan hanya mempertahankan peringkat, tetapi memastikan seluruh data ASN selalu mutakhir, akurat, dan sesuai kondisi terbaru sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin profesional dan akuntabel," pungkas Andi.

Keberhasilan ini memperkuat komitmen Pemprov Kaltara dalam membangun tata kelola kepegawaian yang modern, berbasis data, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (rln)