RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan tiga proyek infrastruktur air bersih dan sanitasi kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam audiensi yang berlangsung di Padang, Kamis, 2 Juli 2026. Tiga usulan tersebut mencakup Sistem Penyediaan Air Minum untuk Sekolah Rakyat, SPAM Huntap Puluik-Puluik Kecamatan Bayang, dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kecamatan Lengayang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruat (PUTR) Pesisir Selatan Jaferi mengatakan ketiga usulan ini mendapat respons positif dari pihak Balai Prasarana Permukiman Sumbar. Sebagai tindak lanjut, tim Detail Engineering Design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum akan segera turun ke lapangan untuk membuat perencanaan teknis secara matang.

"Usulan ini merupakan langkah konkret kita untuk menghadirkan layanan sanitasi dan air minum yang layak, terutama bagi warga di kawasan Huntap Puluik-Puluik Bayang serta optimalisasi limbah domestik di Lengayang," ujar Jaferi.

Jaferi menambahkan apabila seluruh dokumen perencanaan teknis selesai tepat waktu, pembangunan fisik ketiga proyek infrastruktur ini ditargetkan dapat direalisasikan pada 2027. Ia menyebut usulan ini bersifat sangat mendesak demi menjamin hak dasar masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan air bersih.

"Insya Allah, tim DED dari Kementerian PU akan segera turun langsung ke lapangan untuk membuat perencanaan teknisnya secara matang. Kita targetkan, jika seluruh dokumen perencanaan selesai, pembangunan fisiknya dapat direalisasikan pada tahun 2027 mendatang," kata Jaferi.

Usulan SPAM untuk kawasan Huntap Puluik-Puluik menjadi yang paling mendesak karena berkaitan langsung dengan kebutuhan warga korban bencana yang kini menempati hunian tetap. Tanpa akses air bersih yang memadai, kondisi kesehatan dan kualitas hidup warga di hunian tetap pascabencana berpotensi memburuk meski infrastruktur tempat tinggal sudah tersedia.

Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak merupakan dua indikator utama dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Audiensi langsung ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar yang menghasilkan komitmen penurunan tim teknis lapangan menunjukkan upaya Pesisir Selatan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini tertunda.