UNEJ Dorong Perguruan Tinggi Berperan dalam Tata Kelola Program MBG

RRI.CO.ID, Jember - Universitas Jember (UNEJ) menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk memastikan tata kelola anggaran negara berjalan secara akuntabel, transparan, dan profesional.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNEJ, Prof. Bambang Kuswandi, mengatakan perguruan tinggi sebaiknya ditempatkan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan program, bukan sekadar menjadi pelaksana teknis.

“Perguruan tinggi lebih tepat berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah sehingga pengelolaan anggaran negara tetap berada dalam institusi publik yang memiliki sistem pengawasan, audit, dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujarnya.

Menurut Bambang, perguruan tinggi memiliki berbagai instrumen yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan program berskala nasional. Mulai dari tata kelola keuangan, sistem pengadaan yang akuntabel, hingga kapasitas akademik untuk melakukan evaluasi berbasis riset.

Selain itu, kampus juga dapat memberikan kontribusi melalui penelitian mengenai mutu pangan, penyusunan standar gizi, pengembangan rantai pasok pangan, pendampingan UMKM, hingga kajian dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan dari Program MBG.

“Perguruan tinggi memiliki mandat Tri Dharma. Karena itu kontribusi yang diberikan tidak hanya dalam pelaksanaan program, tetapi juga melalui riset, pengembangan kapasitas, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan, perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan pelatihan bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pihak-pihak yang terlibat dalam Program MBG.

Pelatihan tersebut meliputi tata kelola keuangan, pengadaan barang dan jasa, keamanan pangan, pengendalian mutu, hingga manajemen risiko.

Di sisi lain, perguruan tinggi dinilai mampu menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi secara independen. Melalui pendekatan akademik, evaluasi tidak hanya mengawasi penggunaan anggaran.

Tapi juga mengukur efektivitas distribusi, kualitas menu, status gizi penerima manfaat, serta dampak program terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bambang menegaskan pandangan tersebut bukan merupakan bentuk penolakan terhadap Program MBG.

Sebaliknya, UNEJ mendukung penuh program prioritas nasional tersebut sepanjang dijalankan dengan tata kelola yang kuat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Yang kami dorong adalah tata kelola yang baik. Dengan pelibatan perguruan tinggi, pemerintah tidak hanya memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program, tetapi juga masukan ilmiah untuk penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan,” katanya.