RRI.CO.ID, Entikong – Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni mengungkapkan hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 17 perkawinan anak di Kabupaten Sanggau. Sementara itu, ia mengungkapkan sepanjang tahun 2025 terdapat 47 kasus pernikahan anak di bawah umur.

"Untuk tahun 2025 itu dari Januari sampai Desember sebanyak 47 kasus. Sedangkan tahun 2026 hingga Juni terdapat 17 dispensasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama," kata Titin di Sanggau, Senin 29 Juni 2026.

Menurutnya, angka perkawinan anak di Kabupaten Sanggau diperkirakan lebih tinggi dari data resmi yang ada. Sebab menurutnya, sebagian perkawinan anak di kalangan non-Muslim masih dilakukan melalui mekanisme adat dan belum tercatat secara administratif.

"Yang non-Muslim itu melalui adat di masing-masing domisili mereka. Yang adat inilah yang tidak belum tercatat untuk perkawinan anak ini," ungkapnya.

Titin mengatakan, perkawinan anak lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Ia memaparkan, anak yang menikah di usia dini berisiko putus sekolah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga menghadapi persoalan ekonomi keluarga.

"Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama orang tua, tokoh adat dan tokoh agama, bahwa perkawinan anak ini lebih banyak negatifnya daripada positifnya," ucapnya.

Ia menambahkan, perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi dan berpotensi meningkatkan risiko stunting. Selain itu, kehamilan pada usia anak dapat menyebabkan komplikasi hingga kematian ibu dan bayi.

"Kalau reproduksi anak perempuan ini belum siap, bisa berisiko saat hamil dan melahirkan, bahkan dapat menyebabkan kematian," katanya.

Untuk itu, pihaknya akan terus mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya memperkuat perlindungan anak. Ia menilai, keterlibatan keluarga, tokoh adat dan tokoh agama menjadi kunci untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Sanggau.