RRI.CO.ID, Penajam Paser Utara – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto Sipin, membawa sejumlah aspirasi masyarakat Kecamatan Sepaku kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Aspirasi tersebut diperoleh saat dirinya berdialog langsung dengan warga dalam kunjungan kerja ke kawasan IKN, Selasa 23 Juni 2026.

Sejumlah isu yang disampaikan masyarakat antara lain kebutuhan sarana air bersih dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi warga lokal di tengah pesatnya pembangunan IKN. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan Mugiyanto kepada Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, saat melakukan pertemuan di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mugiyanto mengatakan, pembangunan IKN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Karena itu, suara dan kebutuhan warga perlu menjadi perhatian dalam setiap proses pembangunan.

"Kami menerima berbagai masukan dari masyarakat, terutama terkait kebutuhan air bersih dan kesempatan kerja bagi warga lokal. Aspirasi ini kami sampaikan langsung kepada Kepala OIKN agar menjadi perhatian bersama," kata Mugiyanto.

Menurutnya, pembangunan yang berorientasi pada hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.

"Kehadiran IKN harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Karena itu, aspek pemenuhan hak-hak dasar warga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang berkembang di masyarakat. OIKN, kata dia, terus berupaya memastikan pembangunan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga di kawasan sekitar IKN.

"Kami siap menerima dan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Pembangunan IKN harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan menciptakan peluang yang lebih baik ke depan," kata Basuki.

Kunjungan Wamen HAM ke kawasan IKN merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan selaras dengan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat terdampak pembangunan.