RRI.CO.ID, Bondowoso – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui kegiatan Sinergi Membangun Ekonomi Kabupaten Bondowoso melalui Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Pendopo Ki Bagus Asra Bondowoso, Senin, 15 Juni 2026. Sensus akan dilaksanakan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 993 petugas yang tersebar di seluruh kecamatan.

Kepala BPS Bondowoso, Mudji Setijo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam memajukan perekonomian daerah.

“Acara ini sebagai penanda kolaborasi bersama dalam memajukan ekonomi Kabupaten Bondowoso dan sekaligus penanda dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door,” ujar Mudji.

Ia menjelaskan, sebanyak 993 petugas akan diterjunkan untuk mendata aktivitas ekonomi masyarakat. Jumlah tersebut terdiri atas 874 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 119 Pemeriksa (PMR).

Menurutnya, petugas telah didistribusikan berdasarkan muatan usaha dan jumlah keluarga usaha di masing-masing kecamatan. Kecamatan Bondowoso menjadi wilayah dengan jumlah petugas terbanyak, yakni 72 orang, sedangkan Kecamatan Ijen menjadi wilayah dengan jumlah petugas paling sedikit, yakni 14 orang.

“Sensus ekonomi 2026 secara prosedur akan dilaksanakan mulai 15 Juni yaitu hari ini hingga 31 Agustus 2026 atau selama dua setengah bulan,” katanya.

Mudji menambahkan, masyarakat dapat mengenali petugas sensus melalui atribut resmi yang digunakan saat bertugas.

“Petugas akan dibekali rompi berwarna hitam, kemudian name tag dan surat tugas sensus berwarna hitam dengan bertuliskan petugas sensus,” ungkapnya.

BPS Bondowoso juga mengapresiasi berbagai bentuk dukungan yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) selama tahap persiapan. Dukungan tersebut antara lain berupa surat edaran bupati, publikasi melalui spanduk, media elektronik dan media sosial, serta berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Meski demikian, BPS masih membutuhkan dukungan selama masa pelaksanaan sensus. Salah satunya melalui peran pimpinan daerah dan Forkopimda sebagai responden pertama untuk memberikan contoh kepada masyarakat.

“Sensus perdana bagi pimpinan daerah maupun pejabat forkopimda nanti sebagai role model keteladanan bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” tutur Mudji.

Selain itu, ia meminta pemerintah desa, ketua RT dan RW, serta aparatur sipil negara (ASN) ikut menyebarluaskan informasi terkait sensus ekonomi dan membantu mengawal pelaksanaan pendataan agar menghasilkan data yang akurat sesuai kondisi lapangan.