RRI.CO.ID, Entikong – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menegaskan, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar tidak dapat dijadikan instrumen utama untuk menurunkan angka stunting. Pernyataan itu disampaikan menyusul meningkatnya prevalensi stunting di Kabupaten Sanggau dari 20,50 persen pada 2025 menjadi 21,82 persen pada triwulan I 2026.

“MBG dan stunting harus dibedakan karena memiliki sasaran yang berbeda. Stunting berfokus pada seribu hari pertama kehidupan hingga usia 24 bulan yang pemantauannya dilakukan melalui Posyandu,” kata Najori, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Najori, kenaikan angka stunting lebih dipengaruhi rendahnya partisipasi ibu hamil dan keluarga dalam memanfaatkan layanan Posyandu. Karena itu, upaya penanganan stunting harus diarahkan kepada kelompok yang berada dalam fase seribu hari kehidupan.

“Kalau MBG untuk pelajar dikaitkan langsung dengan penurunan stunting, itu tidak tepat karena masa pencegahan stunting sudah terlewati. Program tersebut lebih berorientasi pada peningkatan gizi, kesehatan, dan kecerdasan anak sekolah,” ujarnya.

Ia menilai, program MBG akan lebih efektif mendukung percepatan penurunan stunting apabila menyasar bayi, balita, dan ibu hamil atau kelompok 3B. Ia menyebut, kebijakan MBG untuk kelompok tersebut yang mulai dijalankan Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang lebih sesuai dengan kebutuhan penanganan stunting.

“Kami berharap pemberian MBG untuk bayi, balita, dan ibu hamil dilakukan melalui Posyandu agar kunjungan masyarakat meningkat. Selain itu, data penerima manfaat juga harus sinkron dengan data yang dimiliki Dinas Kesehatan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi MBG dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang telah berjalan di Dinkes Sanggau. Menurutnya, sinergi data dan pelaksanaan program diperlukan agar bantuan gizi tepat sasaran, tidak tumpang tindih, sekaligus memperkuat upaya pemantauan dan penanganan stunting di daerah.