RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manggarai Barat menggelar Rapat Paripurna Ke-4 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama, Senin, 8 Juni 2026, dipimpin Ketua DPRD, Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Rikardus Jani.

Paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, Sekretaris Daerah Fransiskus Sales Sodo, pimpinan OPD, serta unsur pemerintah daerah lainnya. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Keuangan APBD 2025 yang sebelumnya telah disampaikan oleh Wakil Bupati pada 2 Juni 2026.

Dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD, mulai dari Fraksi PKB, Gerindra, Demokrat, Gabungan Hati Nurani Sejahtera, Harapan Baru, hingga NasDem Plus, para legislator meminta penjelasan lebih rinci terkait pelaksanaan program, realisasi anggaran, efektivitas belanja daerah, serta capaian kinerja perangkat daerah. Fraksi-fraksi menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Namun, DPRD juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif terhadap potensi penurunan pendapatan daerah serta perlunya peningkatan efisiensi dan pengawasan anggaran. Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wakil Bupati Yulianus Weng menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, pemerintah daerah akan memberikan jawaban secara tertulis sesuai mekanisme yang berlaku sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan.

“Kami sangat berterima kasih atas pandangan yang kritis dan membangun dari seluruh fraksi,” ujar Wabup Yulianus.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.