RRI.CO.ID, Meulaboh – Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP., MM bersama Sekretaris Daerah Dr. Kurdi dan sejumlah pihak terkait melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Senin, 11 Mei 2026 sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan pengaduan masyarakat berjalan optimal serta proses perbaikan data berlangsung sesuai ketentuan.

Dalam pemantauan itu, rombongan mengunjungi posko pengaduan DTSEN di Gampong Drien Rampak dan Gampong Kuta Padang. Kedua gampong tersebut dipilih sebagai lokasi sampel karena memiliki jumlah penduduk yang cukup ramai di wilayah perkotaan Meulaboh.

Tarmizi mengatakan, pemerintah daerah ingin melihat langsung aktivitas masyarakat dalam melakukan pengaduan dan perbaikan data DTSEN. Dari hasil pemantauan di lapangan, masih ditemukan banyak kesalahan data yang perlu segera diperbaiki.

“Hari ini kita memantau posko pengaduan DTSEN di setiap gampong, jadi kita pilih sampelnya di kota karena penduduknya ramai. Kita sudah melihat aktivitas masyarakat dan antusias masyarakat untuk memperbaiki data, dan umumnya kita lihat di lapangan banyak sekali yang terjadi kesalahan data bahkan pada ASN,” ujar Tarmizi.

Menurut Tarmizi, pihaknya menemukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih tercatat pada desil satu hingga lima. Kondisi tersebut dinilai tidak seharusnya terjadi karena kategori tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Ia mengimbau seluruh ASN untuk segera memperbaharui data sesuai kondisi ekonomi sebenarnya. Selain ASN, masyarakat umum juga diminta memanfaatkan posko pengaduan DTSEN agar data yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat dan tepat sasaran.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan posko pengaduan ini untuk melakukan perbaikan data sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya,” katanya.

Tarmizi juga memastikan bahwa selama proses perbaikan dan pembaruan data DTSEN berlangsung, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh tetap berjalan normal. Pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin masyarakat mengalami kendala pelayanan akibat proses verifikasi data tersebut.

Sementara itu, salah seorang warga Gampong Kuta Padang, Hamdiana mengaku resah terhadap ketidaksesuaian data desil yang dialaminya. Ia menilai masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah namun tercatat pada kategori desil tinggi.

“Resahnya kan tidak sesuai dengan penghasilan, kadang-kadang penghasilannya rendah tapi desilnya tinggi, misalnya sampai desil delapan plus. Tapi ada juga yang malah tidak terdata, desilnya nol,” ujar Hamdiana.

Ia berharap keberadaan posko pengaduan DTSEN dapat membantu masyarakat memperbaiki data yang selama ini tidak sesuai. Menurutnya, penyesuaian data sangat penting agar bantuan sosial dan program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri terus mendorong seluruh aparatur gampong dan operator DTSEN agar aktif melayani masyarakat selama masa pengaduan berlangsung. Dengan data yang valid, pemerintah berharap seluruh program bantuan dan layanan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran di masa mendatang.