RRI.CO.ID, Malang - Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta I, Erwando Rachmadi, menegaskan bahwa kondisi Bendungan Lahor hingga saat ini masih aman dan tetap berfungsi normal. Meski begitu, pengelola bendungan mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi karena usia bendungan yang terus bertambah.

“Bendungan ini masih dalam kategori aman. Sampai sekarang kami masih bisa menjalankan fungsi pengelolaan dan menjaga keamanan bendungan,” kata Erwando saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu 9 Mei 2026.

Ia menjelaskan, rencana pembatasan kendaraan roda empat sebenarnya bukan dipicu gangguan operasional yang belakangan terjadi. Menurut dia, kebijakan tersebut sudah dirancang sejak 2025 berdasarkan arahan pemerintah pusat dan Direktorat Jenderal terkait.

“Jadi sebenarnya bukan karena kejadian yang baru-baru ini. Rencana pembatasan ini memang sudah kami siapkan sejak 2025,” ujarnya.

Erwando mengakui kebijakan itu akan membawa konsekuensi, baik dari sisi sosial maupun potensi penurunan pendapatan kawasan wisata. Namun, pihaknya menegaskan keamanan bendungan sebagai objek vital nasional tetap menjadi prioritas utama.

“Nanti memang ada konsekuensi sosial dan ekonomi. Tapi kami memprioritaskan keamanan bendungan terlebih dahulu dibandingkan pendapatan,” katanya.

Perum Jasa Tirta I kini terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyiapkan skema pembatasan tersebut. Salah satu yang dibahas adalah pengembangan kawasan wisata di sekitar bendungan agar pengunjung tetap datang dan singgah meski kendaraan roda empat dibatasi.

“Kami dorong agar wisatawan tidak hanya melintas, tetapi singgah. Nantinya kawasan sekitar bisa menjadi kantong parkir dan pusat aktivitas wisata,” ujar Erwando.

Ia mengatakan pembatasan sementara hanya direncanakan untuk kendaraan roda empat. Sedangkan kendaraan roda dua masih diperbolehkan melintas karena menjadi moda utama masyarakat sekitar bendungan dalam aktivitas sehari-hari.

“Untuk roda dua masih belum dilakukan pembatasan karena masyarakat sekitar lebih banyak menggunakan kendaraan roda dua untuk akses harian,” tuturnya.

Menurut Erwando, kontribusi pendapatan dari portal wisata sebenarnya sangat kecil dibandingkan kebutuhan operasional bendungan. Ia menyebut pemasukan dari kawasan wisata tidak sampai satu persen dari total biaya operasi dan pemeliharaan waduk.

“Pendapatan itu sebenarnya tidak lebih dari satu persen dari biaya operasi dan pemeliharaan bendungan,” katanya.

Pihaknya juga mulai membahas kesiapan jalur alternatif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur apabila nantinya pembatasan diterapkan penuh. Koordinasi dilakukan agar akses pengganti tetap layak dan aman digunakan masyarakat.