RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026 pada Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola keuangan partai politik dalam menyusun laporan sesuai aturan yang berlaku.

Sebanyak 22 peserta mengikuti kegiatan tersebut yang terdiri dari staf pengelola keuangan dari 11 partai politik penerima bantuan periode 2024–2029. Masing-masing partai mengirimkan dua orang perwakilan untuk mengikuti bimbingan teknis tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim menegaskan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel. Ia menyebut laporan pertanggungjawaban menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.

“Partai politik memiliki peran strategis dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat serta mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat. Karena itu, pengelolaan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik. Khususnya, pengelola keuangan terkait tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh partai politik penerima bantuan dapat menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Selain itu, laporan juga diharapkan tertib administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, tata kelola bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun. Upaya ini juga diharapkan mendukung terciptanya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.