RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Kunjungan kerja Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa 28 April 2026 membawa pesan penting bagi dunia perbankan dan pelaku usaha di Kabupaten Manggarai Barat. Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah menegaskan bahwa penyaluran modal usaha harus disertai pendampingan literasi keuangan agar pelaku UMKM mampu mengelola usahanya secara sehat dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, Theresia P. Asmon, dalam dialog bersama RRI Labuan Bajo, mengatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengembangan UMKM saat ini bukan hanya akses terhadap pembiayaan, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dana secara produktif.

Menurutnya, masih terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan pinjaman bukan untuk pengembangan usaha, melainkan kebutuhan konsumtif, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet.

“Modal usaha harus digunakan secara produktif. Karena itu, perbankan tidak cukup hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga perlu memberikan edukasi dan pendampingan literasi keuangan kepada para pelaku UMKM,” ujar Theresia, Kamis 30 April 2026.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga menandai kembalinya Bank NTT sebagai mitra resmi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur setelah vakum sejak 2019. Kehadiran Bank NTT diharapkan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha lokal, khususnya di wilayah Manggarai Barat.

Dirinya juga menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga perbankan sangat dibutuhkan agar penyaluran pembiayaan benar-benar berdampak terhadap pertumbuhan usaha masyarakat.

Saat ini, dari sekitar 12 ribu pelaku UMKM yang tercatat di Manggarai Barat, sekitar 5.000 hingga 6.000 di antaranya telah mengakses layanan KUR. Pemerintah daerah pun tengah melakukan pemetaan data UMKM secara lebih rinci hingga tingkat kecamatan guna memastikan wilayah dengan akses pembiayaan rendah dapat memperoleh perhatian khusus.

Selain itu, pelaku UMKM juga didorong untuk aktif mendaftarkan usahanya melalui sistem pendataan resmi pemerintah daerah. Pendataan ini dinilai penting agar pelaku usaha dapat lebih mudah memperoleh akses terhadap pelatihan, pendampingan, hingga program kemitraan pembiayaan.

Theresia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada pinjaman tidak resmi atau rentenir yang berpotensi merugikan usaha kecil.

“Jangan mengambil jalan pintas melalui pinjaman yang tidak aman. Pemerintah telah menyediakan akses pembiayaan resmi melalui KUR maupun program ultra mikro dengan bunga yang jauh lebih terjangkau,” ungkapnya.

Melalui penguatan akses modal dan peningkatan literasi keuangan, pemerintah berharap UMKM di Labuan Bajo dan Manggarai Barat dapat berkembang lebih sehat, mandiri, dan mampu naik kelas di tengah dinamika ekonomi daerah yang terus berkembang.