RRI.CO.ID, Entikong - Di tengah meningkatnya angka anak putus sekolah, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Provinsi Kalimantan Barat terus menggencarkan sosialisasi pendidikan kesetaraan sebagai alternatif strategis. Langkah ini dilakukan untuk menjembatani akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau sekolah formal.

Ketua Forum Komunikasi PKBM Kalbar, Muhathir Muhammad, mengatakan pihaknya berupaya maksimal memperkenalkan kesetaraan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal. Koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terus dilakukan agar kelompok belajar dapat menjangkau hingga tingkat desa.

"Kami akan terus memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung pengembangan pendidikan nonformal di Kalbar," ungkap Muhathir dalam Dialog RRI Sanggau Menyapa, Senin 13 April 2026.

Ia menyebutkan, minat masyarakat terhadap pendidikan nonformal terus meningkat seiring bertambahnya jumlah anak putus sekolah setiap tahun. Fenomena ini menjadi perhatian serius berbagai pihak dalam upaya menekan angka putus sekolah di Kalimantan Barat.

Saat ini, terdapat sebanyak 209 lembaga PKBM yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Keberadaan lembaga tersebut dinilai menjadi ujung tombak dalam memberikan akses pendidikan alternatif bagi masyarakat.

Muhathir menyampaikan, keunggulan sekolah nonformal terletak pada fleksibilitas waktu belajar dan fasilitas pembelajaran yang adaptif. Selain itu, peserta didik juga dibekali keterampilan praktis yang langsung berkaitan dengan dunia kerja.

Menurutnya, pendidikan nonformal diarahkan agar peserta didik siap terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan program. Kesiapan tersebut mencakup aspek mental, loyalitas, serta keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.

Ia menyebut rencana pelaksanaan pelatihan bagi para tutor yang akan digelar pada 19 April hingga 3 Mei 2026. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran di seluruh lembaga PKBM di Kalbar.

Melalui berbagai langkah tersebut, Muhathir optimistis dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan bagi persoalan pendidikan di daerah.