RRI.CO.ID, Malang – Perum Jasa Tirta I (PJT I) memperketat pengamanan di Bendungan Lahor, Kabupaten Malang, menyusul dinamika yang terjadi sejak 30–31 Maret 2026. Langkah ini dilakukan dengan koordinasi bersama aparat kepolisian guna memastikan operasional bendungan tetap berjalan aman dan tertib.

PJT I memastikan aktivitas di Bendungan Lahor akan kembali dilanjutkan dengan pendampingan personel kepolisian. Pengamanan ini dilakukan karena bendungan tersebut merupakan objek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi masyarakat.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT I, Aris Widya, menegaskan bahwa pengelolaan bendungan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia menyebut pengelolaan tersebut mengacu pada regulasi pemerintah terkait pengelolaan aset negara.

“Pengelolaan Bendungan Lahor dilakukan sesuai ketentuan untuk mendukung operasional, pemeliharaan, dan pengamanan,” ujarnya, Sabtu 4 April 2026.

Selain pengamanan, PJT I juga menegaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya bagi warga sekitar bendungan telah diberlakukan. Kebijakan ini mencakup sejumlah wilayah di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, termasuk bagi pelajar serta pelaku UMKM.

Sekretaris Perusahaan PJT I, Erwando Rachmadi, menyampaikan bahwa Bendungan Lahor memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi bersama, baik dari aspek teknis maupun kondisi alam.

“Dukungan semua pihak diperlukan agar fungsi bendungan tetap optimal dan aman bagi masyarakat,” katanya.

Di sisi lain, PJT I terus melakukan pemeliharaan rutin di Bendungan Lahor. Dalam tiga tahun terakhir, sejumlah pekerjaan telah dilakukan, seperti pengaspalan jalan, perkuatan struktur melalui revetment, pemasangan alat pemantau tinggi muka air (AWLR), hingga pemasangan alat ukur prisma robotik.

Selain itu, pemantauan kondisi bendungan juga dilakukan secara berkala, termasuk pengecekan rembesan dan pengukuran settlement untuk memastikan stabilitas bendungan tetap terjaga.