RRI.CO.ID, Samarinda - Pengelolaan retribusi di Terminal Sungai Kunjang kini mengalami perubahan signifikan. Sistem yang sebelumnya dinilai kurang optimal, kini diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.

Perubahan ini dilakukan untuk memastikan setiap pemasukan dari aktivitas di terminal dapat tercatat dengan jelas. Retribusi yang berasal dari penggunaan fasilitas seperti toilet dan layanan lainnya kini tidak lagi dikelola secara manual, melainkan melalui sistem yang lebih terstruktur.

Setiap retribusi yang diterima langsung disetorkan ke bank. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pemasukan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah atau PAD, sekaligus meminimalisir potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan.

Koordinator Terminal Sungai Kunjang, Eko Novianto, menjelaskan sistem ini mulai diterapkan sejak 2024. Ia menegaskan, perubahan tersebut juga mengacu pada peraturan daerah yang mengatur pengelolaan retribusi secara resmi.

“Retribusi itu langsung kami setorkan ke bank, jadi masuk ke PAD. Tidak dikelola sendiri seperti yang dulu dipahami masyarakat,” kata Eko, pada Rabu 1 April 2026.

Eko mengakui, pada sistem sebelumnya sempat terjadi ketidaksesuaian antara jumlah penumpang dan setoran yang masuk. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi sehingga pengelolaan terminal kini dibenahi, termasuk pergantian petugas dan peningkatan sistem pengawasan.

Dengan sistem baru, proses pengawasan menjadi lebih ketat dan terukur. Setiap pemasukan dapat dipantau secara langsung sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan terminal. Selain itu, optimalisasi retribusi dinilai mampu memberikan kontribusi yang lebih jelas terhadap pendapatan daerah.

Melalui pengelolaan yang lebih tertib dan transparan, aktivitas di Terminal Sungai Kunjang kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat transportasi, tetapi juga menjadi salah satu sumber pemasukan daerah yang dikelola secara resmi dan berkelanjutan.