RRI.CO.ID, Penajam – Peran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya penyelarasan program CSR dengan kebutuhan prioritas masyarakat agar manfaatnya lebih dirasakan secara langsung.

Bupati PPU, Mudyat Noor, menyampaikan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan menjadi salah satu kendala utama. Ia menilai komunikasi yang terbangun selama ini belum efektif, terutama karena pengambilan keputusan strategis berada di tingkat pusat.

“Yang datang saat undangan biasanya hanya perwakilan di daerah, sementara pengambil kebijakan ada di pusat. Koordinasinya jadi kurang maksimal,” kata Mudyat, Rabu 1 April 2026.

Menurutnya, potensi CSR di wilayah PPU sebenarnya cukup besar, mengingat hampir setengah wilayahnya dikelola oleh perusahaan. Namun, kontribusi yang diberikan dinilai belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, pelaksanaan CSR selama ini juga belum terencana secara terarah. Program yang dijalankan perusahaan kerap tidak mengacu pada skala prioritas pembangunan, bahkan berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah.

“Akibatnya, ada program yang tumpang tindih, bahkan tidak menyentuh kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga belum menerima laporan rutin terkait penggunaan dana CSR dari perusahaan. Kondisi ini dinilai menyulitkan proses pengawasan serta evaluasi efektivitas program yang telah dijalankan.

Mudyat menegaskan perlunya regulasi yang lebih kuat untuk mengatur pelaksanaan CSR agar lebih terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Ia berharap pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di tingkat provinsi dapat menghasilkan kebijakan yang menjadi acuan bersama.

“Kita ingin CSR ini berjalan benar-benar terencana dan mendukung prioritas pembangunan,” katanya.

Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Mudyat menilai CSR dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan jika dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran.

“Dengan kondisi fiskal sekarang, CSR seharusnya bisa menjadi salah satu penopang pembangunan daerah,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten PPU berharap ke depan sinergi antara perusahaan dan pemerintah daerah dapat diperkuat, sehingga program CSR tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.