Wabup Aceh Barat Buka Rapat KLA 2026

  • 31 Mar 2026 13:14 WIB
  •  Meulaboh

RRI.CO.ID, Meulaboh – Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH membuka Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Aula Cut Nyak Dhien Bapperida, Selasa, 31 Maret 2026. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan Aceh Barat menghadapi evaluasi KLA oleh pemerintah pusat guna meningkatkan status dari kategori Pratama.

Rapat tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen lintas sektor. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan status minimal ke kategori Madya atau menuju Nindya.

Dalam arahannya, Said Fadheil menegaskan perlunya kerja ekstra dari seluruh pihak. Ia menyebut peningkatan status KLA membutuhkan sinergi yang kuat dan terarah.

“Untuk naik ke predikat Nindya, kita butuh kerja yang lebih optimal, sinergi lintas sektor yang kuat, serta pemenuhan seluruh indikator yang didukung oleh data akurat dan terverifikasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa peran Organisasi Perangkat Daerah sangat menentukan keberhasilan evaluasi. Setiap program harus responsif terhadap pemenuhan hak anak dan didukung data yang valid.

“Setiap capaian harus dapat dibuktikan. Jangan bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus terkoordinasi dan terarah,” tegasnya.

Wabup juga menyoroti keterbatasan waktu persiapan yang tersisa sekitar satu bulan. Ia berkomitmen melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proses persiapan.

“Saya akan buka grup WhatsApp untuk memonitor langsung kegiatan ini. Dengan waktu yang sangat singkat, kita harus mencapai hasil maksimal,” katanya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan peningkatan status KLA merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam perlindungan anak.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Aceh Barat menilai perlindungan anak juga berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana. Ia menegaskan pentingnya memasukkan aspek perlindungan anak dalam setiap program kebencanaan.

“Perlindungan anak harus menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana, sehingga anak-anak tetap aman dan terlindungi dalam setiap situasi,” ujar Kalaksa BPBD Aceh Barat.

Kepala Dinas DP3AKB Aceh Barat, Mulyani, SKM menyampaikan bahwa saat ini Aceh Barat masih berada pada kategori Pratama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi menjadi kunci utama.

Ia menjelaskan tahapan penilaian KLA meliputi evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, hingga peninjauan lapangan. Seluruh tahapan tersebut harus dipenuhi dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mulyani menegaskan rapat ini penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana memperbaiki kekurangan dalam pemenuhan indikator KLA.

Dengan kerja sama yang solid, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimistis mampu meningkatkan status KLA. Target tahun 2026 adalah naik kelas dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah tersebut.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....