RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah pusat akan mengalokasikan bantuan penanganan dampak bencana hidrometeorologi bagi Sumatera Barat pada awal April 2026. Nilai bantuan tersebut mencapai Rp21,4 triliun berdasarkan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, meminta agar penyaluran dana melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya, pelibatan tersebut akan mempercepat proses penanganan di lapangan.

“Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih detail terhadap kondisi wilayah terdampak. Hal ini dinilai penting agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” kata Mahyeldi, Kamis, 26 Maret 2026.

Mahyeldi juga menilai masyarakat di lokasi terdampak perlu dilibatkan dalam proses pemulihan. Keterlibatan ini diharapkan mampu menggerakkan berbagai sektor, termasuk perekonomian daerah.

Menurutnya, alokasi bantuan melalui dokumen R3P tersebut diharapkan dapat mempercepat penuntasan penanganan bencana. Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan optimal.

“Pemerintah pusat juga mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada wilayah terdampak. Kebijakan ini menjadi stimulus tambahan dalam mendukung percepatan penanganan bencana,” ujarnya

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Pemerintah berharap percepatan penanganan dapat segera memulihkan kondisi masyarakat terdampak.