RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan komitmen serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD), sinergi antara Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Manggarai Barat diperkuat untuk menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang berpotensi menghambat pembangunan di Labuan Bajo.

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sekaligus Ketua Satgas PDRD, Yoanes Kardinto, menegaskan, peran kejaksaan dalam satgas tersebut adalah memastikan seluruh proses pemungutan pajak dan retribusi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kejaksaan hadir untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada negosiasi di bawah tangan antara petugas dan wajib pajak. Transparansi adalah harga mati,” tegas Yoanes dalam dialog bersama RRI Labuan Bajo, Senin 2 Maret 2026.

Ia menekankan, setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat harus masuk ke kas daerah tanpa potongan atau praktik yang menyimpang. Menurutnya, pengawasan yang ketat menjadi kunci untuk mencegah praktik “main mata” antara oknum petugas dan wajib pajak.

Senada dengan itu, Kepala Bapenda Manggarai Barat, Maria Yuliana Rotok, memaparkan sejumlah langkah teknis yang dilakukan untuk meminimalisir potensi kebocoran PAD. Salah satunya melalui validasi dan pemutakhiran data objek pajak secara berkala.

“Kami terus melakukan validasi dan pemutakhiran data objek pajak. Satgas ini membantu kami dalam melakukan penagihan aktif dan pengawasan langsung. Tujuannya jelas, agar data yang dilaporkan pelaku usaha akurat dan tidak ada potensi PAD yang terbuang sia-sia,” ujar Lely sapaan akrabnya.

Selain itu, Bapenda juga mendorong optimalisasi sistem pelaporan pajak berbasis elektronik (e-Tax) guna mengurangi interaksi tatap muka yang berisiko memicu praktik pungutan liar maupun manipulasi data.

Dengan penguatan koordinasi melalui Satgas PDRD, pemerintah daerah berharap kepatuhan wajib pajak semakin meningkat serta penerimaan daerah dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Manggarai Barat.