Rakor Pemko Payakumbuh Bersama Pemprov Soroti Bencana dan Air Bersih

RRI.CO.ID, Padang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu, 25 Februari 2026. Rakor dimanfaatkan untuk menyelaraskan program pembangunan 2026–2027 sekaligus menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta menyoroti tantangan penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Ia menyebut data kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif, serta meminta dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar rehabilitasi berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Selain bencana, kami juga meminta persoalan TPA regional yang masih memicu keluhan masyarakat akibat pengelolaan air lindi yang belum optimal. Di sektor infrastruktur, Pemko mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan ODOL, serta mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan. Ia juga menekankan keterbatasan suplai air minum Perumda Tirta Sago dan mengusulkan rehabilitasi jaringan pipa, pembangunan IPA Limbukan, serta reservoir baru," kata Zulmaeta.

Zulmaeta menyampaikan, pada sektor ekonomi, Pemko Payakumbuh membuka peluang kerja sama dengan The Sak Bali untuk menyerap produk 1.000 pengrajin rajut dan anyaman, sementara kapasitas lokal saat ini sekitar 400 pengrajin. Pemerintah kota juga meminta fasilitasi hilirisasi UMKM agar produk handycraft menembus pasar ekspor, peningkatan kualitas lulusan SLTA, serta penuntasan tapal batas dan peralihan aset dengan Pemkab Lima Puluh Kota.

Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan 2026 sebagai titik balik kebangkitan ekonomi dengan target pertumbuhan 5,7 persen. Ia memaparkan empat strategi utama: hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, serta mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi melalui perbaikan jalur vital dan penguatan asuransi pertanian.