Pemkab Mabar Percepat Universal Coverage Jamsostek

RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama BPJS Ketenagakerjaan mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) melalui penyusunan grand design, roadmap, serta penguatan regulasi dan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh tenaga kerja, baik formal maupun informal, memperoleh perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai tahap awal, disusun grand design dan roadmap UCJ yang menjadi pedoman strategi perluasan kepesertaan dan peningkatan kepatuhan. Dokumen tersebut dilengkapi petunjuk teknis serta rencana aksi lintas perangkat daerah agar implementasi berjalan efektif dan terukur.

Penguatan regulasi juga dilakukan dengan mendorong kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dukungan kebijakan disiapkan secara bertahap agar seluruh rencana aksi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dimonitor secara berkala.

Percepatan implementasi dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan focus group discussion (FGD) guna menyamakan persepsi antarinstansi. Selain itu, dibentuk Forum Kepatuhan atau Satgas UCJ yang melibatkan pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan pengawalan program.

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus pengawasan mengingat tingginya risiko keselamatan kerja. Akses layanan operasional berbasis digital diarahkan hanya bagi pelaku usaha yang telah memastikan pekerjanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat, Arief Wahyudhi, menegaskan keberhasilan UCJ memerlukan sinergi semua pihak.

“Universal Coverage Jamsostek bukan sekadar program administratif, tetapi bentuk nyata perlindungan negara bagi pekerja. Dengan kolaborasi pemerintah daerah dan pelaku usaha, kami optimistis seluruh tenaga kerja di Manggarai Barat dapat terlindungi,” ujarnya, Rabu 18 Februari 2026.

Pelaksanaan program akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala, dengan laporan rutin kepada Bupati sebagai dasar kebijakan lanjutan. Pemerintah daerah menargetkan seluruh tenaga kerja di Manggarai Barat terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap.