RRI.CO.ID, Samarinda - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur memulai langkah agresif dan terukur untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Upaya ini dilakukan guna menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kas daerah pada tahun anggaran berjalan.

Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat khusus pendataan dan penagihan pajak yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi lintas daerah dinilai penting untuk memastikan optimalisasi penerimaan dari sektor strategis tersebut.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kalimantan Timur, Lora Sari, di Samarinda, Selasa, 17 Februari 2026, mengatakan pemerintah provinsi perlu memperkuat sinergi dalam pengelolaan pajak daerah. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan dari sektor MBLB.

"Pertemuan jajaran Bapenda kabupaten dan kota serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah se-Kalimantan Timur menjadi tindak lanjut responsif atas Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan tersebut diterbitkan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur terkait kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah," ujar Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kalimantan Timur, Lora Sari.

Audit lembaga pemeriksa keuangan menyoroti kinerja pengelolaan pendapatan daerah pada periode 2024 hingga triwulan ketiga 2025. Sejumlah catatan disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan manajerial di lingkungan pemerintah daerah.

Pemerintah provinsi menilai sektor MBLB memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola secara optimal. Oleh karena itu, pendataan objek pajak, penagihan, dan pengawasan akan diperkuat melalui sistem yang lebih terintegrasi.

Melalui langkah ini, Pemprov Kaltim berharap penerimaan daerah dapat meningkat sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan. Optimalisasi pajak MBLB juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi.