RRI.CO.ID, Padang – Aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan hingga kelurahan di Kota Padang diminta untuk merubah pola pikir (mindset) dalam bekerja. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lubuk Kilangan di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Indarung, Senin, 9 Februari 2026.

"Kita bukan pejabat, tapi pelayan. Targetnya jelas, rakyat harus senang, puas, dan bahagia karena mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa diskriminasi," ujarnya.

Maigus memaparkan, Kota Padang kini menjadi proyek percontohan nasional untuk digitalisasi bantuan sosial. Melalui aplikasi Padang Mobile, penentuan penerima bantuan tidak lagi berdasarkan subjektivitas petugas, melainkan melalui sistem desil yang akurat.

"Jangan ada lagi pejabat yang dapat PKH. Dengan sistem ini, data 38 ribu KK akan kita sisir ulang. Sistem yang menentukan siapa yang layak masuk DTKS, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Di sektor kesehatan, Maigus meminta pihak Puskesmas dan kelurahan untuk proaktif membantu warga yang membutuhkan fasilitas BPJS Kesehatan Gratis. Ia mengungkapkan  anggaran kesehatan telah ditingkatkan signifikan dari Rp34 Miliar menjadi Rp65 Miliar.

"Jangan ada masyarakat yang dioper-oper. Kalau ada kendala administrasi, lurah atau Puskesmas yang harus menelepon dinas terkait. Kita hadir untuk memberikan solusi, bukan menambah beban rakyat," katanya.

Sementara di bidang pendidikan, melalui program Padang Juara, Pemko Padang menjamin tidak boleh ada lagi ijazah siswa yang tertahan karena tunggakan biaya. Ia juga menekankan pentingnya penguatan karakter melalui pembelajaran Al-Qur'an bagi siswa SMP yang akan diintensifkan pascalebaran.