KBRN, Padang: Bupati Tanah Datar, Eka Putra menegaskan pemindahan warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor dari lokasi pengungsian ke Hunian Sementara (Huntara) menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat persiapan pembangunan Huntara bagi korban bencana, Kamis (11/12/2025) malam, di posko utama bantuan Batu Taba.

Eka Putra menjelaskan, Huntara yang akan dibangun tersebut diperkirakan akan ditempati warga selama kurang lebih satu tahun. Setelah masa tersebut, pemerintah akan memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan melakukan pendataan ulang bagi warga yang memenuhi ketentuan untuk direlokasi ke Hunian Tetap (Huntap), baik secara terpadu maupun mandiri oleh pemerintah.

Ia juga meminta seluruh Wali Nagari di wilayah terdampak bencana agar menyampaikan data warga secara valid dan akurat. Menurutnya, pembangunan Huntara kali ini merupakan kemudahan karena sepenuhnya dibangun oleh pemerintah pusat, berbeda dengan penanganan bencana tahun sebelumnya yang dilakukan secara mandiri oleh daerah.

“Kami minta jangan sampai ada satu pun warga terdampak yang tidak terdata. Data yang valid sangat penting agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan haknya,” ujar Eka Putra.

Selain itu, Eka Putra menegaskan bagi warga yang menolak relokasi diminta membuat surat pernyataan tertulis di atas materai. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari persoalan di kemudian hari, mengingat setelah Huntara selesai dibangun, seluruh lokasi pengungsian akan ditutup dan penanganan akan dilanjutkan ke tahap pembangunan Hunian Tetap.