KBRN, Padang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman menegaskan tidak akan meninggalkan masyarakat penyintas bencana banjir dan longsor. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat membuka Sosialisasi Hunian Tetap (Huntap) Tahan Gempa RISHAM Berbasis Partisipasi Masyarakat di Aula SMAN 1 Lubuak Aluang, Sabtu (17/1/2026).

Penegasan itu disampaikan bupati menjawab pertanyaan warga penyintas bencana asal Tanah Taban, Pasie Laweh, Kecamatan Lubuak Aluang, terkait kepastian relokasi bagi 74 kepala keluarga (KK) yang kini bermukim di kawasan zona merah pascabencana. “Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah sedikit pun berpikir untuk meninggalkan masyarakat penyintas bencana,” katanya.

Kendati demikian John menegaskan dirinya tidak ingin memberikan harapan yang tidak realistis. Ia secara terbuka menyampaikan kondisi keuangan daerah yang saat ini belum memungkinkan untuk membelikan lahan relokasi bagi seluruh calon penerima Huntap.

“Saya tidak mau memberikan janji manis jika itu tidak mampu direalisasikan. Kondisi keuangan daerah saat ini memang belum sanggup menyediakan lahan bagi seluruh calon penerima huntap,” ujarnya.

Meski dihadapkan pada keterbatasan tersebut, bupati menegaskan upaya pencarian lahan relokasi terus dilakukan secara intensif sejak masa tanggap darurat berakhir hingga saat ini. Berbagai langkah telah ditempuh dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari tokoh masyarakat, donatur, hingga menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Relawan ITB’79 sekaligus Ketua Tim Pendampingan Teknis Pembangunan Huntap Pascabencana Banjir Sumatera Barat, Doddy Sudradjat, menjelaskan kehadiran timnya merupakan wujud kepedulian terhadap daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. “Saat ini program kami telah berjalan di Palupuah, Kabupaten Agam. Untuk Padang Pariaman, kami akan melakukan asesmen rencana pembangunan Huntap dengan teknologi material bangunan tahan gempa yang telah diuji berbagai lembaga, termasuk Kementerian PUPR,” katanya.

Ia menambahkan, timnya berencana mendirikan workshop di salah satu kecamatan terdampak terparah agar proses produksi material bangunan dapat dilakukan secara lokal. Dengan demikian lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.