RRI.CO.ID, Padang - Guna meredam kenaikan harga pangan pokok, Gerakan Pangan Murah (GPM) dilaksanakan serentak pada 104 kelurahan di Kota Padang. Kegiatan dimaksud direncanakan dilaksanakan selama dua hari, pada 27 dan 28 Februari 2026.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir mengatakan, pelaksanaan GPM yang dilaksanakan di setiap kelurahan, difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat (Sumbar) dan Perum Bulog (Sumbar). Oleh karena itu, ia meminta camat dan lurah untuk menyediakan tempat dan personel dalam kegiatan tersebut. Sebab kegiatan ini merupakan bentuk perhatian bagi warga Padang untuk mendapat harga pangan murah pada momen Ramadan dan jelang Idulfitri.

“BI dan Bulog memfasilitasi kegiatan dengan baik. Tujuannya untuk meredam kenaikan harga dan menyediakan pangan murah ke masyarakat. Jangan sampai kegiatan ini tidak berjalan baik,” ucapnya pada seluruh camat dan lurah dalam kegiatan koordinasi pelaksanaan GPM serentak di Aula BI Sumbar, Senin 23 Februari 2026.

Maigus menjelaskan, titik lokasi GPM berada di masing-masing kelurahan. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendekatkan pasokan pangan dengan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BI Sumbar, Abdul Majid Ikram mengatakan, GPM merupakan kegiatan untuk menstabilkan harga kebutuhan pangan pokok. Mengingat selama Ramadan, harga kebutuhan pangan cenderung mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan.

“Kenaikan harga pangan karena permintaan meningkat sebenarnya hal yang wajar. Tapi, kenaikan harga ini bisa membebani terutama masyarakat yang pendapatannya mungkin relatif menengah ke bawah. Oleh karena itu kami gelar GPM bersama Bulog,” ujarnya.

Majid menjelaskan, pada GPM, komoditas pokok, yakni beras dan minyak goreng disediakan Bulog. Kemudian, komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah dipasok dari kelompok tani binaan BI Sumbar.

Majid menambahkan, transaksi jual beli pada kegiatan GPM juga diarahkan secara non tunai melalui QRIS. Tujuannya untuk memudahkan pembayaran tanpa perlu ribet uang pecahan kecil.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perum Bulog Sumbar, Dharma Wijaya memastikan, pasokan beras dan minyak goreng untuk kebutuhan GPM tidak dibatasi. Sementara untuk gula pasir, disesuaikan dengan permintaan dari Pemerintah Kota Padang.

“Kami tidak melakukan pembatasan pasokan selama GPM. Berapa pun permintaan akan kami penuhi,” ujarnya.

Dharma menambahkan, GPM juga akan dilaksanakan di kabupaten/kota lain di Sumbar, khususnya di wilayah yang menjadi sampel penghitungan indeks harga konsumen. Di antaranya, Kabupaten Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi.