Tekan AKI, Desa di Turen Malang Perkuat SOP Rujukan Ibu Hamil

RRI.CO.ID, Malang – Upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi di Kabupaten Malang, diwujudkan organisasi PATTIRO Malang bersama pemerintah desa serta tenaga medis lewat evaluasi implementasi SOP Pemantauan dan Rujukan Ibu Hamil Risiko Tinggi pada Rabu (15/7/2026). Langkah krusial ini dikemas lewat Diskusi Serial di Warung Hamur Pedes, Kecamatan Turen, untuk mengurai secara partisipatif kesenjangan antara aturan tertulis dan realitas penanganan di lapangan.

Program Manager PATTIRO Malang, Asiswanto, menjelaskan bahwa diskusi kali ini difokuskan sebagai ruang evaluasi perdana setelah regulasi tersebut berjalan selama enam bulan pertama. "Melalui evaluasi ini, para pihak dapat memetakan kesenjangan atau gap analysis antara aturan yang tertulis di atas kertas dengan dinamika riil yang dihadapi oleh para pelaksana di lapangan," ujarnya kepada RRI Malang.

Menurutnya, penyempurnaan SOP sangat penting agar dokumen tersebut tidak sekadar menjadi aturan formalitas, melainkan instrumen hidup yang aplikatif dan mudah dijalankan oleh kader serta bidan desa dalam mengantisipasi risiko fatalitas kehamilan.

Pertemuan ini menjadi sangat mendesak mengingat wilayah Kabupaten Malang masih menghadapi tantangan serius di sektor kesehatan ibu dan anak. Berbagai persoalan mulai dari stunting, Kurang Energi Kronis (KEK), bayi di Bawah Garis Merah (BGM), hingga keengganan sebagian orang tua untuk melengkapi imunisasi anak masih kerap ditemui di lapangan.

Kondisi tersebut diperparah oleh kerentanan kesehatan pada bayi bawah dua tahun (baduta) yang rentan terserang flu dan demam, yang secara tidak langsung turut memengaruhi derajat kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan.

Guna merespons ancaman tersebut, Desa Sananrejo dan Desa Gedogwetan di Kecamatan Turen, serta Desa Kidangbang dan Desa Sukolilo di Kecamatan Wajak, sebenarnya telah mengambil langkah proaktif sejak tahun 2025 lalu.

Pemerintah desa di wilayah tersebut menerbitkan Perkades SOP Bumil Risti yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan desa serta mengadopsi kearifan lokal yang selama ini berjalan.

Dalam implementasinya di lapangan, sinergi antara pemerintah desa, bidan, dan kader kesehatan menjadi kunci utama. Alur penanganan dalam SOP ini dimulai dari keaktifan kader dalam mengidentifikasi ibu hamil di lingkungannya sejak dini.

Setelah identifikasi awal dilakukan, kondisi ibu hamil dispesifikkan lebih lanjut untuk mendeteksi potensi risiko tinggi. Tidak hanya kondisi klinis kehamilan, para kader juga diwajibkan untuk memetakan status sosial ekonomi dari ibu hamil tersebut.

Pemetaan status ekonomi ini krusial karena sangat memengaruhi penanganan pelayanan kesehatan selanjutnya. Bagi ibu hamil risiko tinggi yang berasal dari keluarga miskin (gakin), SOP mengamanatkan adanya fasilitasi khusus agar mereka segera mendapatkan jaminan kesehatan.

Dengan begitu, beban biaya persalinan maupun perawatan medis darurat dapat diringankan, sehingga keselamatan ibu dan bayi tidak lagi terancam oleh kendala finansial. Selain kelompok gakin, SOP ini juga memberikan perhatian dan penanganan spesifik bagi kelompok remaja hamil yang membutuhkan pendekatan khusus secara psikologis dan medis.

Diskusi yang berlangsung selama tiga jam tersebut berjalan sangat dinamis dan diikuti oleh perwakilan Puskesmas Turen, pendamping desa, kepala desa, sekretaris desa, bidan desa, hingga tokoh masyarakat setempat seperti modin dari Desa Gedogwetan dan Desa Sananrejo.