RRI.CO.ID, Jember – Pemanfaatan layanan telemedicine atau konsultasi medis jarak jauh dinilai menjadi salah satu strategi penting dalam mempercepat pemerataan akses layanan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Inovasi berbasis teknologi ini dinilai mampu memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala jarak, waktu, maupun keterbatasan mobilitas, sekaligus mendukung terciptanya layanan kesehatan yang lebih merata hingga ke wilayah terpencil.

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE) Center for Indonesian Medical Students' Activities (CIMSA) Universitas Jember, Fatih, saat menjadi narasumber dalam program Jaga Malam Pro 2 RRI Jember, Jumat (10/7/2026). Menurutnya, telemedicine merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga tenaga medis dapat memberikan layanan kepada pasien tanpa harus berada di lokasi yang sama.

"Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telemedicine bisa digunakan untuk konsultasi awal, penegakan diagnosis, pemantauan kondisi pasien, hingga edukasi kesehatan secara jarak jauh. Kehadirannya sangat mempermudah masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, maupun mobilitas," ujar Fatih.

Fatih menjelaskan, penerapan telemedicine memiliki keterkaitan erat dengan target Universal Health Coverage, yakni memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami hambatan finansial. Ia menilai pemanfaatan layanan digital seperti Mobile JKN maupun WhatsApp Pandawa dari BPJS Kesehatan telah membantu memangkas birokrasi pelayanan, mengurangi antrean di fasilitas kesehatan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia menambahkan, konsep equity dalam pelayanan kesehatan bukan berarti setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama, melainkan memperoleh layanan sesuai kebutuhan medis masing-masing. Dalam konteks tersebut, telemedicine menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas.

Meski menawarkan berbagai kemudahan, Fatih mengingatkan bahwa telemedicine bukanlah pengganti pemeriksaan langsung oleh tenaga kesehatan, melainkan pelengkap dalam sistem pelayanan medis. Menurutnya, layanan ini sangat efektif digunakan untuk konsultasi keluhan ringan maupun kontrol rutin setelah tindakan medis. Namun, untuk kondisi gawat darurat seperti nyeri dada berat, sesak napas, perdarahan hebat, penurunan kesadaran, hingga kecelakaan, masyarakat tetap harus segera menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) di fasilitas kesehatan terdekat.

"Untuk keluhan umum atau kontrol rutin pascaoperasi, telemedicine sangat efektif. Namun, pasien dituntut memberikan informasi riwayat kesehatan secara jujur dan detail kepada dokter di layar gawai untuk mencegah risiko salah diagnosis (misdiagnosis)," jelasnya.

Lebih lanjut, Fatih menilai implementasi telemedicine di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama di wilayah pedesaan. Keterbatasan jaringan internet, perangkat digital yang belum memadai, rendahnya literasi teknologi masyarakat, hingga perlindungan terhadap keamanan data medis pasien menjadi aspek yang masih perlu mendapat perhatian.

Sebagai bentuk kontribusi, CIMSA Universitas Jember terus mengedukasi masyarakat melalui program SHIELD, yang berfokus pada pendampingan penggunaan layanan kesehatan digital milik pemerintah agar semakin mudah diakses oleh masyarakat luas.

Fatih berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, institusi pendidikan, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mengembangkan sistem telemedicine yang aman, inklusif, dan merata. Menurutnya, pemanfaatan teknologi kesehatan secara optimal akan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat implementasi Universal Health Coverage hingga menjangkau seluruh pelosok Indonesia.