RRI.CO.ID, Entikong - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio menilai efisiensi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang akan memperkuat layanan Puskesmas Pembantu (Pustu). Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rencana peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa.

"Puskesmas pembantu bukan jejaring rumah sakit, melainkan jejaring Dinas Kesehatan. Melalui program ILP, setiap pustu nantinya akan dikembangkan menjadi puskesmas mini," ujar Alfonsus di Sanggau pada Senin, 13 Juli 2026.

Ia menjelaskan, setiap pustu direncanakan diperkuat dengan tenaga kesehatan, mulai dari bidan, perawat, hingga kader kesehatan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat berjalan optimal karena masih terkendala efisiensi anggaran.

"Kendalanya saat ini adalah efisiensi anggaran sehingga penempatan kader belum dapat direalisasikan. Padahal sebelumnya penggajian kader direncanakan bersumber dari dana desa," katanya.

Selain penambahan tenaga kesehatan, ia menyebut, peningkatan status Pustu juga membutuhkan rehabilitasi gedung, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah saat ini sedang mengkaji agar setiap puskesmas memiliki nomor register sendiri. Dengan nomor register tersebut, bantuan alat kesehatan nantinya dapat dikirim langsung dari pemerintah pusat," ucapnya.

Alfonsus berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar penguatan layanan Pustu tidak terhambat. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan di wilayah pedesaan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung.