RRI. CO. ID, Probolinggo – Pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai menerapkan digitalisasi retribusi pelayanan pasar dengan menunjuk empat pasar sebagai proyek percontohan. Program tersebut ditargetkan mulai terimplementasi dalam waktu dua bulan sebagai langkah menuju tata kelola pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat optimalisasi tata kelola retribusi pelayanan pasar yang dipimpin Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, di Ruang Pertemuan PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (14/7/2026).

Empat pasar yang menjadi percontohan yakni Pasar Dringu, Pasar Semampir, Pasar Maron, dan Pasar Paiton. Ke depan, sistem tersebut akan diperluas ke pasar-pasar lain di Kabupaten Probolinggo.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut hasil studi komparasi ke Kota Madiun yang dinilai berhasil menerapkan digitalisasi dan elektronifikasi retribusi pasar. Dalam kesempatan itu, peserta juga menerima paparan dari Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), serta PT Mitra Prima Utama mengenai strategi implementasi program.

Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, menegaskan digitalisasi retribusi tidak hanya mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi elektronik, tetapi juga menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pelayanan pasar.

"Digitalisasi retribusi pasar bukan sekadar mengubah pembayaran dari tunai menjadi elektronik. Yang ingin kita bangun adalah tata kelola pasar yang lebih modern, transparan, akuntabel dan benar-benar memberikan kemudahan bagi para pedagang serta kenyamanan bagi masyarakat. Karena itu, saya minta seluruh perangkat daerah bergerak bersama agar empat pasar percontohan ini bisa terimplementasi dalam dua bulan dan menjadi model bagi pasar-pasar lainnya di Kabupaten Probolinggo," tegasnya.

Untuk mendukung target tersebut, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat sinergi mulai dari validasi data pedagang, penyediaan jaringan internet, pengembangan aplikasi, hingga dukungan sektor perbankan agar implementasi berjalan optimal.

Sementara itu, Direktur Utama PT Mitra Prima Utama, Nur Muhammad Busro, yang turut memberikan paparan, menilai digitalisasi juga menjadi upaya mencegah potensi kebocoran dalam pengelolaan retribusi.

"Digitalisasi ini sebetulnya untuk menjaga kita sekalian, agar kebocoran-kebocoran itu tidak memberatkan pertanggungjawaban kita kelak di akhirat," ujarnya.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Melalui program ini, Pemkab Probolinggo berharap pembayaran retribusi pasar menjadi lebih mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat, digitalisasi juga diharapkan mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Probolinggo.