RRI.CO.ID, Padang - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaporan Capaian Output, Sosialisasi Penguatan Integritas, serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, di aula KPPN Solok, Senin, 13 April 2026. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kota dan Kabupaten Solok. Peserta terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen serta operator satuan kerja di wilayah Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan.

Kepala KPPN Solok, Ikasari Heniyatun membuka kegiatan sekaligus menyampaikan materi penguatan integritas. Materi tersebut mencakup pencegahan korupsi, gratifikasi, konflik kepentingan, serta penguatan sistem pengendalian intern.

Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mencegah praktik penyimpangan. “Ikatan integritas harus terus diperkuat di setiap satuan kerja agar pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel,” kata Ikasari Heniyatun.

Ikasari juga menyoroti penurunan nilai Corruption Perception Index Indonesia pada 2025. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius untuk mendorong perbaikan di tahun berikutnya.

“Perlu langkah strategis seperti mencegah gratifikasi, konflik kepentingan, serta menerapkan sistem pengendalian intern di setiap unit kerja. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, serta Kepala Badan Pusat Statistik Kota Solok, Alfianto. Sensus tersebut akan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026 untuk memperbarui data perekonomian nasional.

Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, arah pembangunan ekonomi dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Kegiatan ditutup dengan Bimbingan Teknis Pelaporan Capaian Output oleh pejabat fungsional KPPN Solok. Materi mencakup penggunaan aplikasi SAKTI, perekaman target, hingga pelaporan realisasi output.

Pelaporan capaian output dinilai penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran negara. Melalui kegiatan ini, satuan kerja diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaporan serta akuntabilitas kinerja pemerintah.