KBRN, Cirebon: Trans Banjarbakula kini menjadi salah satu layanan transportasi publik yang dinilai berhasil menjawab kebutuhan mobilitas di kawasan aglomerasi Banjarbakula, Kalimantan Selatan. Layanan ini dianggap mampu menghadirkan moda transportasi yang modern, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Kawasan Banjarbakula yang meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut tengah berkembang pesat sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,2 juta jiwa pada 2024, kebutuhan akan transportasi efisien menjadi sangat mendesak.

Untuk menjawab tantangan itu, sejak 2021 Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menginisiasi layanan Buy The Service (BTS) guna menata ulang sistem angkutan umum perkotaan di wilayah tersebut. Program ini menjadi tonggak awal lahirnya Trans Banjarbakula.

Layanan bus dengan tarif ekonomis Rp 5.000 itu langsung mendapat respons positif dari masyarakat. Tarif ini jauh lebih murah dibandingkan angkutan konvensional yang berkisar Rp 15.000 hingga Rp 25.000. Sementara pelajar dan mahasiswa mendapatkan tarif khusus Rp 2.000.

Saat ini Trans Banjarbakula mengoperasikan 75 armada yang melayani empat koridor dengan total panjang lintasan 162,7 kilometer. Koridor tersebut menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti Gambut Barakat, Taman Siring 0 Km, Banjarbaru, Martapura, Anjir Muara, hingga Pelaihari.

Keberadaan Trans Banjarbakula juga memperkuat integrasi dengan simpul-simpul transportasi penting seperti Terminal Tipe A Gambut Barakat, Terminal Km 6 Banjarmasin, Terminal Sumarsono di Pelaihari, serta layanan angkutan sungai di kawasan Taman Siring.

Setelah berjalan lebih dari dua tahun, pengelolaan Trans Banjarbakula resmi diambil alih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Mei 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen daerah dalam menghadirkan layanan publik berkualitas sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kehadiran transportasi publik ini membawa dampak signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Dengan semakin banyak warga beralih ke angkutan umum, potensi kemacetan dan polusi udara dapat ditekan.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel terpilih periode 2024–2029 juga menempatkan penguatan layanan transportasi publik sebagai salah satu janji kampanye, terutama untuk menjangkau daerah pelosok. Hal ini selaras dengan arah pengembangan Trans Banjarbakula.

Pembiayaan operasional dilakukan melalui skema *sharing* antarwilayah sesuai panjang lintasan bus di masing-masing daerah. Total anggaran subsidi tahun 2025 mencapai Rp 70 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari Pemprov Kalsel sebesar 51 persen.

Meski demikian, Trans Banjarbakula masih menghadapi tantangan, di antaranya kebutuhan penambahan halte dan sosialisasi sistem pembayaran non-tunai. Saat ini seluruh transaksi menggunakan e-money atau QRIS, namun sebagian masyarakat masih mengira pembayaran dapat dilakukan secara tunai.

Kesuksesan Trans Banjarbakula bahkan menginspirasi pembentukan layanan transportasi aglomerasi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan, seperti klaster Banua Anam dan klaster Saijaan Sujud. Beberapa daerah bahkan telah mengoperasikan layanan seperti Trans Sanggam dan Trans Langsat Manis sebagai bentuk penguatan transportasi publik regional.

Penulis: Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat