Menagih Keadilan Sosial dalam Insentif Kendaraan Listrik

RRI.CO.ID, Cirebon - Pemerintah menunda pengumuman insentif kendaraan listrik selama satu bulan. Penundaan ini memperpanjang ketidakpastian bagi pertumbuhan industri kendaraan nasional.

Kebijakan insentif kendaraan listrik harus berkeadilan sosial bagi masyarakat. Skema tersebut wajib diprioritaskan agar tepat sasaran di beberapa wilayah.

Langkah ini penting untuk mengantisipasi masalah baru di kawasan perkotaan besar. Pemerintah harus mencegah potensi lonjakan kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas.

Insentif fiskal sangat krusial bagi pemerintah daerah penyedia transportasi publik. Stimulus ini akan memperkuat ekosistem transportasi lokal yang ramah lingkungan.

Tercatat ada puluhan daerah yang mengalokasikan anggaran untuk angkutan umum modern. Skema pembelian layanan tersebut menjadi bukti komitmen serius dari pemerintah daerah.

Bahkan beberapa kota telah menerbitkan peraturan daerah terkait subsidi angkutan umum. Kebijakan ini menjamin keberlangsungan layanan transportasi dalam jangka waktu panjang.

Transportasi publik berbasis listrik harus dibangun di daerah lingkar tambang nikel. Wilayah kaya mineral tersebut justru masih mengalami ketimpangan sosial ekonomi.

Masyarakat lokal belum menikmati hasil bumi dari tanah kelahiran mereka sendiri. Kehadiran bus listrik menjadi simbol kehadiran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Penyediaan transportasi massal ramah lingkungan juga menjadi wujud nyata keadilan sosial. Warga sekitar tambang berhak merasakan teknologi bersih secara langsung dan cepat.

Kawasan smelter kerap mengalami lonjakan volume lalu lintas yang sangat drastis. Mobilitas puluhan ribu pekerja memicu kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya.

Bus listrik massal dapat mengurangi kemacetan parah di sekitar area tambang. Fasilitas ini juga mampu menekan angka kecelakaan kerja para karyawan smelter.

Namun infrastruktur jalan yang rusak akibat kendaraan berat masih menjadi tantangan. Karakteristik jalan yang mantap sangat dibutuhkan agar komponen baterai tidak rusak.

Alokasi insentif motor listrik perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat tertentu. Mereka adalah warga lingkar tambang nikel dan penduduk pulau-pulau terpencil.

Masyarakat di pulau kecil menghadapi kendala ketahanan energi akibat kesulitan bahan bakar. Kabupaten Asmat telah membuktikan kesuksesan adopsi kendaraan listrik secara swadaya.

Insentif juga dapat dialokasikan khusus untuk motor listrik roda tiga milik petani. Kendaraan komersial ini sangat membantu mobilitas nelayan dan pedagang pasar tradisional.

Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh mengorbankan sisi kemanusiaan warga lokal. Pemerintah ditantang melahirkan kebijakan fiskal yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Insentif harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan di daerah hulu penambangan mineral. Transisi energi bersih wajib berjalan secara hakiki demi kesejahteraan yang berkeadilan.

Sudut Pandang ditulis oleh:

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)