Dilema Bandara Husein: Kenyamanan Turis vs Nasib Kertajati

RRI.CO.ID, Cirebon - Kebijakan transportasi dan tata ruang di Jawa Barat kembali menemui titik balik yang sangat krusial. Rencana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan komersial kini memicu perdebatan yang hangat.

Langkah ini melibatkan tarikan kuat antara pemulihan ekonomi dengan keberlanjutan investasi infrastruktur jangka panjang. Dampak rencana pengaktifan bandara tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi kebijakan strategis.

Sektor pariwisata dan ekonomi Bandung Raya diproyeksikan akan langsung menerima dampak positif yang masif. Wisatawan domestik maupun mancanegara bisa langsung mendarat di jantung kota tanpa perjalanan darat tambahan.

Sektor perhotelan, industri kreatif, hingga pelaku UMKM di Bandung akan mengalami lonjakan omzet yang signifikan. Target pasar pelancong akhir pekan yang sempat hilang kini berpotensi besar untuk kembali bergeliat.

Di sisi lain, kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan masa depan Bandara Kertajati. Bandara Kertajati yang dibangun dengan investasi triliunan rupiah berisiko kembali sepi penumpang komersial.

Keberadaan Tol Cisumdawu dan Kereta Cepat Whoosh sebenarnya sudah mulai membentuk pembagian pasar transisi. Pengaktifan kembali Bandara Husein berpotensi mengacak-acak regulasi serta stabilitas pasar yang telah terbentuk.

Dari sudut pandang konsumen, rencana operasional ini disambut positif karena efisiensi waktu perjalanan. Warga Bandung tidak perlu lagi mengalokasikan waktu ke Kertajati atau ke Soekarno-Hatta.

Namun, Bandara Husein Sastranegara memiliki keterbatasan teknis intrinsik yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Faktor geografis dan landasan pacu yang terbatas membuat pesawat berbadan lebar tidak dapat mendarat.

Pemerintah dan regulator transportasi perlu merumuskan skema pembagian alokasi slot rute secara ketat. Bandara Husein idealnya dibatasi untuk rute jarak pendek serta pesawat bermesin baling-baling saja.

Sementara itu, Bandara Kertajati harus tetap difokuskan sebagai hub penerbangan internasional dan logistik kargo. Keberhasilan rencana ini sangat tergantung pada kemampuan pengelolaan ego sektoral seluruh pihak terkait.

Dari perspektif tata ruang, keberadaan bandara di dalam kota memberlakukan kawasan keselamatan operasi yang ketat. Larangan gedung tinggi memicu perluasan kota secara horizontal yang mengancam stabilitas lingkungan hidup.

Lokasi bandara di wilayah padat berpotensi menimbulkan tekanan baru berupa kelumpuhan arus lalu lintas. Integrasi jaringan Trans Metro Bandung menjadi salah satu upaya nyata untuk menekan beban kemacetan.

Aktivitas pariwisata akan kembali berpusat di inti kota dan meningkatkan daya tarik bisnis konvensi. Namun, langkah ini berisiko memecah fokus pertumbuhan kota yang awalnya diarahkan ke wilayah timur.

Operasional pesawat jet di tengah pemukiman juga membawa konsekuensi degradasi kualitas lingkungan yang nyata. Warga kota harus menghadapi polusi suara serta peningkatan emisi gas buang kendaraan harian.

Masa depan mobilitas Jawa Barat tidak boleh dikorbankan demi mengejar pertumbuhan instan yang parsial. Konsistensi dalam menjaga cetak biru tata ruang akan menjadi penentu kemajuan wilayah secara keseluruhan.

Sudut pandang ditulis oleh:

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)