KBRN, Cirebon: Bus Trans Koetaradja menjadi contoh nyata bagaimana layanan transportasi publik gratis dapat diwujudkan secara berkelanjutan di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2016, sistem transportasi ini berhasil menghadirkan solusi mobilitas perkotaan yang efisien, ramah lingkungan, dan berpihak pada masyarakat.

Dengan pendanaan dari APBA dan pengelolaan profesional oleh Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Trans Koetaradja menunjukkan bahwa layanan publik gratis bisa tetap berkualitas jika dikelola dengan komitmen dan perencanaan yang matang.

Perkembangannya yang pesat, dari hanya satu koridor menjadi enam koridor dan sembilan rute feeder, menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh terhadap pembangunan transportasi publik yang inklusif. Layanan ini bukan hanya menjangkau pusat kota, tetapi juga kawasan permukiman, kampus, dan daerah wisata.

Penambahan rute dan peningkatan fasilitas halte permanen, portable, serta shelter memperluas jangkauan layanan dan mempermudah masyarakat mengakses transportasi massal yang nyaman. Kehadiran Trans Koetaradja juga berperan besar dalam menekan biaya hidup masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa.

Layanan gratis dengan fasilitas pendingin udara, tempat duduk prioritas, serta akses ramah disabilitas menjadikannya pilihan utama bagi banyak pengguna. Ini sekaligus membuktikan bahwa transportasi publik yang manusiawi dan berkeadilan sosial dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Selain itu, inovasi layanan seperti Trans Campus dan Trans Meudiwana menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Trans Campus mendukung mobilitas akademik di dua universitas besar, sedangkan Trans Meudiwana memperkuat konektivitas menuju kawasan wisata.

Keduanya menjadi bukti bahwa transportasi publik dapat berfungsi lebih luas dari sekadar sarana mobilitas, melainkan juga sebagai pendorong aktivitas sosial, ekonomi, dan pariwisata. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diselesaikan, terutama terkait ketepatan waktu dan keterbatasan jalur khusus. Tanpa bus lane, Trans Koetaradja kerap terjebak kemacetan sehingga memengaruhi keandalan layanan.

Selain itu, akses menuju halte yang belum sepenuhnya merata masih menjadi kendala bagi masyarakat di kawasan permukiman. Perlu sinergi antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi untuk memperluas jangkauan serta menghadirkan layanan micro feeder agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau halte utama.

Dari sisi kebijakan, keberhasilan Trans Koetaradja seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Pemerintah daerah perlu melihat transportasi publik bukan sekadar beban anggaran, tetapi investasi sosial yang berdampak luas terhadap efisiensi energi, pengurangan emisi, dan peningkatan kualitas hidup warga.

Layanan gratis pun bukan hal mustahil, asalkan ada alokasi anggaran yang konsisten dan pengawasan operasional yang transparan. Trans Koetaradja adalah simbol bahwa transportasi publik gratis dan berkualitas bisa hadir nyata di Indonesia.

Bukan hanya menghadirkan terang di jalanan Banda Aceh, tetapi juga menjadi gambaran masa depan mobilitas kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Jika model ini diperluas ke kota-kota lain, bukan tidak mungkin cita-cita menghadirkan transportasi publik yang humanis dan ramah lingkungan di seluruh negeri.

Penulis: Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.