Daripada Subsidi Motor Listrik, Pemerintah Harusnya Benahi Angkutan Umum

RRI.CO.ID, Cirebon - Kucuran insentif senilai Rp 500 miliar untuk kendaraan listrik pribadi dinilai kurang tepat sasaran oleh para pengamat transportasi. Kebijakan ini dianggap tidak menyentuh akar kebutuhan dasar mobilitas publik masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Peluncuran subsidi motor listrik baru senilai Rp 5 juta per unit mulai Juni 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengejar target transisi energi. Namun, langkah menyubsidifikasi kendaraan pribadi ini memicu pertanyaan kritis mengenai urgensi penanganan transportasi publik yang kian sekarat.

Jika mengacu pada program Buy the Service (BTS), anggaran Rp 500 miliar sebenarnya mampu membenahi sistem transportasi di 10 kota. Alokasi dana tersebut dapat membangun 3 hingga 5 koridor angkutan umum modern yang diperkuat oleh 8 sampai 10 armada bus per koridor.

Manfaat pertama dari pengalihan anggaran ini adalah sebagai jaring pengaman ekonomi yang efektif bagi masyarakat. Angkutan umum yang murah atau gratis bagi pelajar, guru, dan buruh berfungsi sebagai subsidi langsung yang meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Dari sisi efisiensi fiskal, investasi Rp 500 miliar untuk angkutan umum jauh lebih menguntungkan negara dalam jangka panjang dibandingkan insentif individual. Perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke bus kota dipastikan akan mengurangi beban negara terhadap subsidi BBM.

Penyediaan transportasi umum yang layak juga dapat berfungsi sebagai alat mitigasi risiko sosial dan peredam gejolak unjuk rasa akibat penyesuaian harga energi. Masyarakat cenderung lebih kooperatif terhadap kebijakan pemerintah jika tersedia alternatif mobilitas massal yang murah serta berkualitas.

Faktor keselamatan transportasi menjadi keuntungan keempat yang tidak kalah krusial bagi kelompok usia produktif. Kehadiran angkutan umum yang terintegrasi diyakini mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas yang selama ini 75 persen lebih disebabkan oleh sepeda motor.

Manfaat kelima adalah pemerataan pembangunan melalui modernisasi armada dan pemberdayaan operator angkutan lokal secara formal. Selain itu, digitalisasi sistem melalui pembayaran nontunai dan pelacakan posisi armada secara real-time dapat langsung diterapkan di kota kecil.

Dampak positif keenam mencakup perbaikan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang kota yang lebih manusiawi. Kehadiran bus massal di 10 kota akan mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya sekaligus menurunkan emisi karbon secara kolektif.

Pasca-operasionalisasi sistem, pemerintah daerah bahkan dapat mengimplementasikan skema tarif gratis bagi kelompok masyarakat rentan. Sayangnya, Kementerian Perhubungan di bawah kepemimpinan Dudy Purwagandhi dinilai belum menunjukkan inisiatif kuat dalam membenahi transportasi daerah.

Kondisi tersebut diperparah oleh arah kebijakan ekosistem kendaraan listrik nasional yang saat ini berjalan tanpa arah integrasi yang jelas. Pemerintah tampak mengesampingkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan ini pada moda transportasi umum massal.

Memilih antara memberikan insentif 100.000 motor listrik atau membenahi angkutan umum adalah ujian komitmen pemerintah terhadap hajat hidup orang banyak. Terus memanjakan kendaraan pribadi hanya akan memperpanjang lingkaran setan kemacetan dan inefisiensi anggaran negara.

Solusi nyata transisi energi bukanlah memindahkan kemacetan dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik. Langkah terbaik adalah memindahkan penumpangnya ke dalam sistem transportasi umum yang jauh lebih layak.

Kementerian Perhubungan harus segera memutar kemudi kebijakan dan menghentikan pemborosan fiskal yang bias terhadap kepemilikan privat. Pemerintah sudah saatnya mulai membangun masa depan mobilitas publik daerah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Sudut pandang ditulis oleh:

Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)