Dishub Kota Bandung Perkuat Penataan Infrastruktur Transportasi

‎Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung, Ferlian Hady, mengatakan penataan dilakukan pada berbagai fasilitas transportasi, mulai dari halte, jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga fasilitas pendukung transportasi lainnya.

‎Menurutnya, sejumlah halte di Kota Bandung saat ini telah dimanfaatkan untuk mendukung layanan transportasi, termasuk Metro Jabar Trans. Beberapa di antaranya berada di Jalan Merdeka, Jalan Muhammad Toha, Pasar Bunga, dan Hotel California.

‎“Ada beberapa titik halte yang digunakan oleh Metro Jabar Trans, contohnya yang di Jalan Merdeka, Jalan Muhammad Toha, Pasar Bunga, dan Hotel California,” ujar Ferlian, Kamis 18 September 2026.

‎Selain halte, kebutuhan JPO di Kota Bandung masih cukup tinggi. Dari 21 JPO yang saat ini tersedia, jumlah tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama di ruas jalan dengan tingkat aktivitas dan mobilitas yang tinggi.

‎“Dari 21 yang ada memang dikatakan masih kurang. Belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, khususnya di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta,” katanya.

‎Ferlian menjelaskan, Dishub Kota Bandung sebelumnya telah melakukan kajian mengenai kebutuhan pembangunan JPO pada 2024. Hasil kajian tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan titik-titik yang dinilai membutuhkan fasilitas penyeberangan.

‎“Kami sebetulnya sudah membuat kajian kebutuhan JPO tahun 2024. Namun di Jalan Soekarno-Hatta ini ada beberapa titik yang memang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

‎Namun, pemenuhan kebutuhan JPO menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan pembiayaan. Terlebih, beberapa titik yang menjadi prioritas berada di ruas jalan nasional.

‎“Kebutuhan JPO-JPO ini prioritas semua ada di jalan nasional. Ini juga menjadi tantangan bagi kami,” ucapnya.

‎Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dishub Kota Bandung membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

‎“Kami coba untuk melakukan inovasi dengan mengajak pihak sektor-sektor swasta untuk berperan serta membangun infrastrukturnya. Alhamdulillah ada beberapa pihak dan usaha yang memang berminat juga untuk membangun JPO,” tuturnya.

‎Salah satu JPO yang telah direalisasikan melalui upaya tersebut adalah JPO Peta. Ferlian menyebut pembangunan JPO tersebut dilakukan setelah melalui proses koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

‎“Masyarakat sudah meminta dari tahun 2020. Baru bisa kami realisasikan di 2025,” katanya.

‎Tidak hanya pembangunan fasilitas baru, Dishub Kota Bandung juga melakukan pemeliharaan terhadap JPO yang telah tersedia. Pada tahun ini, pemeliharaan difokuskan terlebih dahulu pada aspek konstruksi berdasarkan hasil asesmen.

‎“Tahun ini kita akan melakukan pemeliharaan dari aspek konstruksi, jadi belum ke aspek estetika. Karena hasil asesmen ternyata ada beberapa konstruksi yang perlu dilakukan perbaikan,” jelasnya.

‎Ia menegaskan, temuan tersebut tidak berarti JPO yang bersangkutan berada dalam kondisi tidak layak atau membahayakan masyarakat.

‎“Bukan berarti JPO tersebut sudah tidak layak atau berbahaya, tidak. Jadi hasil penilaian ada beberapa yang memang perlu dilakukan perbaikan,” ucapnya.

‎Dishub Kota Bandung juga tengah berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian terkait fasilitas palang pintu di sejumlah perlintasan kereta api.

‎“Mulai tahun ini kita sedang berkoordinasi dengan Balai Teknik Kereta Api. Ada tiga pintu perlintasan yang oleh Balai Teknik Kereta Api itu sudah dibangunkan dan sementara akan dipinjam pakai kepada kita,” ungkapnya.

‎Dalam pemeliharaan halte, Dishub Kota Bandung juga menghadapi persoalan vandalisme dan pemasangan stiker tanpa izin.

‎“Setiap kegiatan pemeliharaan yang teman-teman lakukan di lapangan itu selalu, paling banyak itu vandalisme,” kata Ferlian.

‎Menurutnya, vandalisme tidak hanya mengganggu tampilan fasilitas publik, tetapi juga membuat upaya pemeliharaan harus dilakukan secara berulang. Pemasangan stiker secara sembarangan juga menjadi persoalan yang membutuhkan kesadaran masyarakat.

‎“Vandalisme ini sangat mengganggu sekali dari sisi estetika. Pemasangan stiker juga membutuhkan kesadaran semuanya,” lanjutnya.

‎Untuk membantu pengawasan, keberadaan CCTV di sejumlah halte turut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi aksi vandalisme.

‎“Kami sudah dapat beberapa video CCTV. Bahkan pernah kami posting waktu itu ada yang melakukan vandalisme di Halte Merdeka,” ucapnya.

‎Dishub juga berupaya mengoptimalkan ruang-ruang informasi yang tersedia di halte. Langkah tersebut dilakukan agar area kosong tidak dimanfaatkan untuk menempelkan stiker atau melakukan aksi vandalisme.

‎Sementara itu, dalam menentukan lokasi pembangunan halte, Dishub Kota Bandung mempertimbangkan pola pergerakan masyarakat dan pusat aktivitas.

‎“Kami melihat di mana pusat kegiatan, di sana pasti ada pergerakan yang cukup tinggi. Kami akan survei titik mana kira-kira yang memang dibutuhkan untuk dibangun halte,” jelas Ferlian.

‎Pola pergerakan tersebut, lanjutnya, mencakup kawasan permukiman, perkantoran, sekolah, hingga berbagai pusat aktivitas masyarakat lainnya.

‎Ke depan, penataan sarana dan prasarana transportasi di Kota Bandung membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas publik juga dinilai penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

‎“Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki juga,” tandasnya.