RRI.CO.ID, Kab Bandung – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung, dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.

Menurut Dudung, pemetaan tersebut diperoleh dari pendataan berjenjang mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten sehingga lokasi yang dipilih benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

"Penentuannya melihat tingkat kemiskinan. Titik-titik itu berasal dari laporan kepala desa, kecamatan sampai kabupaten," ujar Dudung saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat tidak bisa ditempatkan di wilayah yang tingkat kemiskinannya rendah. Program tersebut harus hadir di daerah yang memiliki kebutuhan paling besar agar mampu menjadi instrumen pemerintah dalam menekan angka kemiskinan.

"Kalau Sekolah Rakyat dibangun di Kota Bandung tentu tidak tepat. Program ini harus hadir di wilayah yang memang membutuhkan agar angka kemiskinan bisa ditekan," katanya.

Dudung menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang diinisiasi Presiden sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

"Pak Presiden inginkan, pemerintah memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi," imbuhnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dudung meninjau pelaksanaan MPLS yang diikuti 560 siswa hasil penggabungan delapan sekolah rintisan di Kabupaten Bandung. Jumlah tersebut terdiri atas 56 siswa jenjang SD, 229 siswa SMP, dan 275 siswa SMA. Dari jumlah siswa SMA, sebanyak 96 orang menempati sekolah lama dan 179 siswa berada di sekolah baru.

Seluruh peserta nantinya akan menjalani pendidikan dengan sistem asrama (boarding school) disertai pemenuhan kebutuhan gizi yang telah disiapkan pemerintah. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada keluarga siswa melalui berbagai program bantuan sosial, termasuk perbaikan rumah bagi keluarga yang memenuhi kriteria.

Sementara kebutuhan tenaga pendidik akan dipenuhi melalui proses rekrutmen oleh Kementerian Pendidikan Dasar.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut, termasuk kesiapan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan empat lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Lokasi tersebut berada di Ciwidey dengan luas lahan sekitar 7,6 hektare, dua titik di kawasan Cipetir milik Kementerian Sosial, serta satu lokasi di Dayeuhkolot di atas lahan milik Kementerian Pariwisata.

Menurut Dadang, tiga lokasi akan melayani kebutuhan wilayah Bandung Raya dengan kapasitas masing-masing sekitar 2.000 siswa. Sementara satu lokasi lainnya diprioritaskan khusus bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Program Sekolah Rakyat mendapat sambutan positif dari calon peserta didik. Rifki, siswa kelas XI asal Kecamatan Banjaran, mengaku kini dapat melanjutkan pendidikan yang sebelumnya nyaris terhenti akibat keterbatasan ekonomi.

"Saya sempat berpikir tidak akan melanjutkan sekolah karena orang tua tidak memiliki biaya. Setelah ada Sekolah Rakyat, saya sangat bahagia karena bisa mengejar cita-cita menjadi orang yang bermanfaat dan berhasil. Terima kasih Pak Presiden," tutur Rifki.