‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Kota Bandung merupakan daerah yang tidak memiliki lahan pertanian yang luas sehingga hampir seluruh kebutuhan pangannya dipasok dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, kelancaran distribusi menjadi faktor utama dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.

‎"Kota Bandung memang belum punya lumbung pangan. Kita sangat mengandalkan dua pasar induk, yaitu Gedebage dan Caringin, ditambah Bulog serta pasar-pasar besar lainnya," ujar Farhan, Jumat 19 Juni 2026.

‎Menurut Farhan, Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin menjadi pintu masuk utama berbagai komoditas pangan yang berasal dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, buah-buahan, daging, hingga bahan pangan lainnya didistribusikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 2,5 juta warga Kota Bandung serta jutaan wisatawan yang datang setiap tahunnya.

‎Selain dua pasar induk tersebut, distribusi pangan juga diperkuat oleh sejumlah pasar besar yang memiliki spesialisasi komoditas. Pasar Ciroyom menjadi pusat distribusi daging segar dan ikan, sementara Pasar Andir, Kosambi, Sederhana, hingga Pasar Baru berperan sebagai pasar sekunder yang memasok kebutuhan sayuran dan komoditas lainnya.

‎Farhan menjelaskan, peran Bulog sangat strategis dalam menjaga stabilitas pangan di Kota Bandung. Sekitar 30 persen kebutuhan beras, minyak goreng, gula pasir, dan terigu dipenuhi melalui distribusi Bulog, sementara sisanya dipasok melalui mekanisme pasar yang selama ini dinilai masih berjalan efektif.

‎Menurutnya, selama distribusi berjalan lancar, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan pangan. Meski demikian, Pemkot Bandung mulai memikirkan langkah jangka panjang guna memperkuat ketahanan pangan daerah.

‎Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menjalin kerja sama dengan daerah penghasil pangan melalui skema penyewaan lahan produksi, seperti yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam skema tersebut, Jakarta memiliki kontrak jangka panjang dengan sejumlah daerah penghasil komoditas tertentu, seperti beras dari Subang dan pasokan daging sapi dari Nusa Tenggara Timur.

‎Namun demikian, Farhan menegaskan konsep tersebut belum tentu dapat langsung diterapkan di Kota Bandung tanpa kajian yang matang.

‎"Pertanyaannya sekarang, Bandung membutuhkan komoditas apa yang benar-benar harus diamankan? Jangan sampai kita sudah mengontrak lahan dengan biaya besar, ternyata kebutuhan itu masih bisa dipenuhi oleh mekanisme pasar," katanya.

‎Karena itu, Pemkot Bandung akan melakukan kajian komprehensif terhadap jenis komoditas yang perlu diamankan, volume kebutuhan masyarakat, efektivitas distribusi, hingga efisiensi anggaran apabila kerja sama tersebut direalisasikan.

‎Selain menjaga pasokan pangan, pemerintah juga terus melakukan pengendalian inflasi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Menurut Farhan, pengendalian inflasi di Kota Bandung sangat bergantung pada kelancaran distribusi barang.

‎"Kalau Bandung, kuncinya itu suplai dan distribusi. Selama distribusi lancar, kebutuhan masyarakat tetap bisa dipenuhi," ucapnya.

‎Farhan mengakui laju inflasi Kota Bandung sempat menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Barat. Namun kondisi tersebut bukan disebabkan oleh menurunnya produksi pangan, melainkan meningkatnya permintaan secara signifikan seiring melonjaknya jumlah wisatawan sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026.

‎Peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung terhadap kebutuhan bahan pangan, terutama untuk memenuhi permintaan sektor kuliner, hotel, restoran, dan industri pariwisata lainnya.

‎"Ketika wisatawan meningkat, otomatis kebutuhan bahan pangan juga meningkat. Harga di pasar tidak bisa dibedakan antara yang dibeli masyarakat dengan yang dibeli restoran. Akibatnya harga ikut naik," jelasnya.

‎Menurut Farhan, tantangan terbesar Kota Bandung ke depan bukan hanya menjaga ketersediaan stok pangan, melainkan meningkatkan kapasitas suplai agar mampu mengimbangi pertumbuhan sektor pariwisata yang terus berkembang.

‎Selain itu, perubahan iklim juga menjadi perhatian serius pemerintah. Musim kemarau berkepanjangan berpotensi mengurangi produksi sejumlah komoditas, khususnya sayuran dari daerah pemasok, sehingga dapat memengaruhi harga di pasaran.

‎Sementara untuk beras, Farhan memastikan stok relatif aman karena Bulog memiliki cadangan yang cukup melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ia menjelaskan, beras yang beredar di pasaran terbagi menjadi tiga kategori, yakni beras SPHP, beras premium, dan beras khusus.

‎Menurutnya, persoalan yang sering muncul justru terjadi pada beras premium karena tingginya permintaan masyarakat.

‎"Ketersediaan beras sebenarnya ada. Yang sering menjadi masalah adalah beras premium karena permintaannya tinggi. Ini yang kadang dimanfaatkan spekulan dengan cara menimbun barang untuk dijual kembali saat harga naik," ungkapnya.

‎Karena itu, pengawasan terhadap praktik penimbunan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Farhan berharap sinergi antara pemerintah, Bulog, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar ketahanan pangan Kota Bandung tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya aktivitas pariwisata.

‎Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan pangan tidak hanya diukur dari tersedianya stok kebutuhan pokok, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

‎"Ketahanan pangan bukan hanya soal ada atau tidaknya barang, tetapi bagaimana distribusi berjalan baik sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," tandasnya.