RRI.CO.ID, Way Kanan - Pemerintah Kabupaten Way Kanan menanggapi adanya dugaan penarikan paksa dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp600 ribu milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui.

Inspektorat memastikan tim akan segera turun ke lapangan untuk mengusut tuntas praktik yang merugikan masyarakat kecil tersebut.

Langkah ini diambil setelah munculnya keluhan warga yang mengaku uang bantuan yang baru saja dicairkan justru diminta kembali. Penarikan tersebut dilakukan dengan dalih sebagai pembayaran "utang sembako" yang sebelumnya dibagikan kepada warga.

Inspektur Kabupaten Way Kanan, Bismi Janadi, menyatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan tidak akan tinggal diam.

Menurutnya, tindakan penarikan kembali dana bansos merupakan pelanggaran serius terhadap hak masyarakat.

"Sesuai arahan pimpinan, kami bersama dengan Dinas Sosial akan segera melakukan cek lapangan untuk memastikan informasi yang beredar," ujar Bismi saat dikonfirmasi, Kamis, 12 Februari 2026.

Ia menambahkan, investigasi ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran laporan warga serta mengidentifikasi siapa aktor di balik penarikan dana tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran, Inspektorat menjanjikan rekomendasi sanksi yang berat.

"Jika terbukti ada pelanggaran terhadap aturan penyaluran bansos, Inspektorat akan memberikan rekomendasi tegas sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini kini menjadi pusat perhatian publik di Way Kanan. Pasalnya, jika dugaan "pemalakan" berkedok utang sembako ini terbukti benar, tindakan tersebut tidak hanya masuk dalam pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi menyeret oknum yang terlibat ke ranah hukum pidana.

Warga Kampung Tangkas kini menaruh harapan besar pada transparansi investigasi yang dilakukan Inspektorat.

Masyarakat berharap pemeriksaan ini dilakukan secara terbuka dan objektif, guna memastikan hak rakyat miskin terlindungi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.