RRI.CO.ID, Tarakan : Ketua Yayasan Sejarah dan Budaya Kalimantan Utara (Kaltara), Joko Supriadi, M.T., menjelaskan rekam jejak kejayaan kerajaan-kerajaan pesisir di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) sebelum era kemerdekaan Indonesia.
Pembahasan sejarah kawasan pesisir ini disampaikan dalam program dialog Pesona Budaya Borneo yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Tarakan.
Dalam paparannya, Joko menjelaskan bahwa pada abad ke-17 dan ke-18, wilayah pesisir Kaltara telah memiliki pusat-pusat kekuasaan mandiri yang tangguh, seperti Kerajaan Tidung dan Kerajaan Bulungan. Kerajaan Tidung di perairan utara bahkan memiliki aliansi strategis dengan Kerajaan Suluk dalam menghadapi ekspansi Spanyol di Filipina Selatan. Sementara itu, Kerajaan Bulungan mulai berkembang pesat di kawasan Sungai Kayan di bawah pimpinan Wira Amir.
Dinamika politik pesisir Kaltara kemudian mengalami perubahan signifikan pada pertengahan abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Belanda mulai masuk dan melakukan unifikasi wilayah. Belanda menyatukan berbagai entitas kerajaan pesisir di bawah administrasi tunggal Kesultanan Bulungan demi kepentingan kontrol birokrasi dan ekonomi.
Mengenai kebijakan penggabungan oleh kolonial Belanda tersebut, Joko Supriadi menegaskan bahwasanya tindakan tersebut memicu reaksi keras dari para pemimpin lokal. "Unifikasi yang dilakukan Belanda itu menimbulkan perlawanan karena mereka merasa tidak terima. Sebelum unifikasi, kerajaan-kerajaan ini berbentuk konfederasi yang tersambung dalam aliansi yang fleksibel," ujar Joko.
Selain peta politik pemerintahan, wilayah pesisir Kaltara pada masa itu juga memegang peranan amat strategis dalam jalur perdagangan internasional. Komoditas unggulan seperti gaharu, sarang burung walet, damar, rotan, serta hasil laut diperdagangkan hingga ke Singapura, Filipina, dan Tiongkok sebelum akhirnya dimonopoli oleh Belanda.
Joko juga menyoroti peran tokoh-tokoh penting yang meletakkan fondasi peradaban di Kaltara, seperti Raja Baga di Pulau Mandul bagi peradaban Tidung serta Sultan Wira Amir yang mempopulerkan penyebaran Islam di Bulungan. Kendati struktur politik kerajaan kini telah berganti, simbol-simbol adat, gelar kebangsawaan, serta nilai budaya kerajaan pesisir tetap terpelihara hingga saat ini.
Sebagai penutup, Joko mengajak seluruh elemen masyarakat dan media untuk terus memelihara serta mempelajari warisan sejarah kawasan Kalimantan. "Kami berharap kita semua sering-seringlah membahas masalah sejarah dan budaya di Kalimantan Utara. Perlu ada kolaborasi sehingga daerah pesisir dan pedalaman sejarahnya bisa semakin lestari dan bekerja sama untuk kemajuan Borneo ke depan," tuturnya. (Ren)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....