KBRN, Tarakan: Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove – BRGM Kalimantan Utara menegaskan program mangrove untuk ketahanan kawasan pesisir merupakan keseriusan pemerintah dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim sekaligus memberdayakan para nelayan dan petambak. Hal ini menurut PPIU Manager BRGM Kalimantan Utara, Akhmad Ashar Sarif, juga meningkatkan potensi pariwisata di tambak mangrove yang dikelola dengan baik oleh masyarakat.

Sarif juga mengatakan, kawasan hutan yang dibuka untuk tambak biasanya statusnya illegal. Sejak awal pemerintahan Jokowi, pendekatan kesejahteraan untuk memperbaiki dan merehabilitasi mangrove kepada masyarakat telah mereka lakukan. Untuk itu, pihaknya mengajak pemilik tambak di kawasan hutan untuk memulihkan kembali kawasan hutannya. Sebab, udang dan kepiting yang berasal dari ekosistem mangrove alami itu berdasarkan penelitian yang terbukti kualitasnya lebih baik.

"Pentingnya kalau untuk pemerintah sendiri bisa menjaga melindungi melindungi bagian pesisir dari abrasi dari bencana sehingga menjaga keutuhan negara kita. Selain itu mangrove juga menjadi salah satu yang sangat efektif untuk menurunkan emisi karbon di untuk mencegah perubahan iklim dunia," ujar Sarif di ruang kerjanya

Di Kaltara BRGM menargetkan 31 ribu hektar lebih, lahan mangrove bisa direhabilitasi melalui mangrove for coastal resilience atau M4CR di empat kabupaten dan 35 desa. Sedangkan untuk di seluruh Indonesia, BRGM menargetkan 75.000 lahan mangrove dapat direhabilitasi melalui M4CR di empat provinsi prioritas, yakni Kaltara, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur.