30.727 Peserta BPJS Kesehatan di Kaltara Terancam Nonaktif 1 Oktober

RRI.CO.ID, Tarakan – Sebanyak 30.727 peserta BPJS Kesehatan di Kalimantan Utara (Kaltara) yang selama ini iurannya ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terancam nonaktif atau kehilangan kepesertaan mulai 1 Oktober 2026.

Ancaman ini muncul karena belum ada kepastian skema pembiayaan. Sementara Pemprov Kaltara disebut tidak mengupayakan pengaktifan kembali selama tiga bulan terakhir akibat ketiadaan anggaran.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, mengungkapkan di Kota Tarakan saja terdapat sekitar 9.000 peserta yang akan nonaktif. "Yang dinonaktifkan di Kota Tarakan sendiri ada sekitar 9.000, ini per 1 Oktober sudah tidak bisa lagi akses atau nonaktif," ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini bermula dari ketidakmampuan Pemprov Kaltara mengupayakan pengaktifan kembali kepesertaan selama tiga bulan terakhir karena tidak tersedianya anggaran. Pemprov disebut menginginkan agar pemerintah kabupaten/kota yang menanggung pembiayaan tersebut, namun pihak kabupaten juga menyatakan tidak sanggup.

"Mereka mau kabupaten yang cover, tapi kabupaten juga tidak bisa. Kami memitigasi risiko protes masyarakat dengan melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Kaltara langsung," katanya.

Yusef mengungkapkan, pihaknya sudah memberi batas waktu hingga pukul 17.00 WITA pada Jumat (25/09/2026) kepada Gubernur Kaltara untuk memberikan kepastian sikap.

"Hari ini kami tunggu sampai jam 5 sore, Pak Gubernur tidak memberikan pernyataan, maka sudah nonaktif otomatis," tegasnya.

Ia mengingatkan, nonaktifnya kepesertaan ini akan berdampak langsung bagi para pekerja yang terdaftar, karena mereka wajib melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri. Kemudian melunasi tunggakan yang ada apabila ingin kembali aktif. (Dinda)