Polda-BPK Perkuat Sinergi, Fokus Bahas Data hingga Kerugian Negara

RRI.CO.ID, Tanjung Selor – Polda Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara untuk memastikan pelaksanaan tugas pemeriksaan dan penanganan perkara yang berkaitan dengan keuangan negara maupun daerah berjalan sesuai ketentuan.

Penguatan sinergi ini menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja dan koordinasi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, kepada Kapolda Kaltara Irjen Pol. Agus Wijayanto, Senin (21/9/2026).

Kapolda Kaltara menegaskan, koordinasi antara aparat penegak hukum dan BPK harus dibangun secara kuat, terutama ketika penanganan perkara membutuhkan data, informasi, maupun dukungan pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah.

“Sinergi harus diperkuat, terutama dalam pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing,” tegas Irjen Pol. Agus.

Kapolda menyebut koordinasi tersebut juga mencakup kebutuhan pemeriksaan investigatif serta penghitungan kerugian negara atau daerah dalam proses penanganan perkara oleh Polri.

Dukungan keahlian dan hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting ketika suatu perkara membutuhkan penjelasan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, pembahasan mencakup mekanisme pemberian keterangan ahli dari BPK apabila diperlukan dalam proses penanganan perkara. "Dari keterangan itu dapat digunakan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan maupun aspek tertentu yang berkaitan dengan indikasi kerugian negara atau daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan maupun penanganan perkara diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang jelas. Jadi tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara Dwi Sabardiana mengatakan, koordinasi kedua institusi diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal. Tetapi berlanjut melalui komunikasi dan kerja sama sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing.

"Dengan koordinasi yang lebih solid, proses pemeriksaan maupun penanganan perkara yang berkaitan dengan keuangan negara dapat dilakukan secara lebih terarah," katanya.

BPK Perwakilan Provinsi Kaltara juga memiliki peran dalam memberikan dukungan sesuai kewenangannya, termasuk ketika dibutuhkan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara atau daerah, maupun pemberian keterangan ahli dalam proses hukum.

“Koordinasi ini penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi. BPK siap berkomunikasi dan berkoordinasi sesuai kewenangan dalam mendukung pemeriksaan serta kebutuhan penanganan perkara, termasuk terkait pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara atau daerah,” ujar Dwi Sabardiana.

Penguatan sumber daya manusia turut menjadi perhatian. Polda Kaltara dan BPK Perwakilan Provinsi Kaltara membuka ruang kerja sama melalui pendidikan, pelatihan, seminar, workshop, maupun pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing institusi.

Kerja sama tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas personel, khususnya dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan kompetensi teknis serta pemahaman mendalam mengenai pemeriksaan maupun penanganan perkara terkait keuangan negara.

Dari sisi pelaksanaan pemeriksaan, koordinasi juga dapat dilakukan apabila dibutuhkan dukungan pengamanan dari Polri. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan pemeriksaan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu proses kerja pemeriksa. (rln)