Inflasi Kaltara Triwulan II 2026 2,17 Persen, BI Pastikan Masih Terjaga

RRI.CO.ID, Tarakan — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat tingkat inflasi di wilayah tersebut pada triwulan II 2026 berada di angka 2,17 persen secara year-on-year (yoy).

Capaian tersebut masih berada di dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltara, Agus Taufik, menyampaikan pemaparan tersebut di Tarakan, Rabu (2/9/2026). Menurutnya, posisi inflasi menunjukkan kondisi harga yang secara umum masih terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah kota, inflasi terendah tercatat di Kabupaten Nunukan sebesar 1,28 persen (yoy), sementara inflasi tertinggi terjadi di Kota Tarakan dengan 2,91 persen (yoy).

Kendati demikian, BI Kaltara mengidentifikasi sejumlah risiko yang perlu diwaspadai ke depan, salah satunya adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai berlaku pada 1 September 2026.

Di sisi lain, status Kaltara sebagai daerah defisit pangan yang tinggi ketergantungannya pada pasokan luar daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menekan potensi lonjakan harga.

“Ketergantungan pasokan dari daerah lain menjadi salah satu isu yang barangkali menjadi seluruh titik pembahasan dalam kerangka TPID,” ujar Agus.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara mengoptimalkan implementasi strategi 4K, yang meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.

Berbagai program intervensi pasar terus digalakkan, mulai dari Gerakan Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, hingga edukasi melalui Gerakan Pangan Sejahtera.

Agus turut menekankan pentingnya menjaga ekspektasi masyarakat agar tidak memicu tindakan panic buying yang dapat memperburuk tekanan harga di pasaran.

“Kalau bicara edukasi, kadang-kadang kan kita bicara mengenai ekspektasi seseorang. Gimana agar ekspektasi ini terjaga. Karena kalau sudah ada ketergantungan pasokan, ada kecenderungan untuk panic buying,” pungkasnya.

Ke depan, BI Kaltara bersama jajaran pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dan pemantauan dinamika pasar secara berkala demi memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga hingga akhir 2026. (Rajab)