RRI.CO.ID, Tarakan - Perubahan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) turut berdampak pada pemenerima bantuan sosial (bansos) di Tarakan.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan menerima banyak aduan terkait warga penerima bansos tidak masuk dalam pembaruan desil. Dampaknya, bantuan yang biasa mereka terima, tiba-tiba dihentikan.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan, Arbain, mengatakan pihaknya hanya mengarahkan warga untuk mengusulkan ulang melalui pembaruan data.
"Kita mengarahkan saja, mengarahkan dia supaya kalau misalnya dia ada perubahan, ya kita arahkan untuk bagaimana mengusul ulang, begitu saja," ujar Arbain belum lama ini.
Menurut Arbain, bantuan yang banyak dikeluhkan warga meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
Untuk memperbarui data, warga diarahkan langsung ke Kantor BPS. Petugas akan melakukan pendataan ulang dengan menanyakan langsung kondisi ekonomi rumah tangganya.
Arbain menyebut jumlah warga yang komplain ke Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat Tarakan mencapai puluhan hingga seratus orang. Penyebab perubahan desil, kata dia, bisa jadi karena hasil pendataan ulang petugas BPS yang datang langsung ke rumah.
Dinsos Tarakan mengimbau masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai agar segera melapor dan mengikuti proses pemutakhiran data agar bisa kembali masuk sebagai penerima bansos. (Rajab)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....