RRI.CO.ID, TARAKAN - Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengakui memang ada pemotongan sekitar 10 persen pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun pemotongan itu berlaku untuk seluruh ASN, bukan hanya guru.

"Yang dipotong itu TPP saja, dan itu seluruh ASN. Kalau anggaran pendidikan yang lain, tidak ada yang kita potong," kata Khairul, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, pos-pos penting seperti operasional sekolah, insentif guru termasuk guru swasta, beasiswa bagi anak tidak mampu jenjang SD-SMP-MTs, hingga beasiswa prestasi untuk juara 1, 2, 3 tetap berjalan normal.

"Tidak ada yang kita ganggu. Termasuk juga untuk pondok pesantren yang setara SD-SMP," imbuh mantan Sekda Tarakan ini.

Khairul menyebut efisiensi anggaran tahun ini memang terasa, dengan total pengurangan hampir Rp400 miliar. Namun Pemkot memilih memangkas kegiatan fisik, bukan layanan dasar.

"Kalau pun kita memotong, banyak kegiatan-kegiatan fisik yang kita potong. Tapi yang menyangkut pendidikan, kesehatan, JKN, PBI daerah, PBPU, itu komitmen kita untuk tetap jalan," tegas Khairul.

Ia mencontohkan perluasan jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kini juga diberikan kepada pengemudi ojek online, selain nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Komitmen menjaga layanan dasar ini, kata Khairul, berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tarakan yang terus naik. Saat ini berada di angka 78 persen, tertinggi di Kalimantan dan di atas rata-rata nasional.

"Penentunya kan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita. Sampai sejauh ini kita masih on the track," tutur Khairul. (Rajab)