RRI.CO.ID, Tarakan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke-13 di Ruang Sidang Utama DPRD Kaltara pada Senin (13/7/2026). Rapat beragendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Jajaran pimpinan DPRD hadir lengkap dalam rapat paripurna ini. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain, ST, dampingi Ketua DPRD H. Achmad Djufrie, SE., MM, dan Wakil Ketua DPRD H. Muhammad Nasir, SE., MM., CSL. Rapat juga dihadiri oleh anggota DPRD, perwakilan OPD, unsur Forkopimda, serta tokoh organisasi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain menyampaikan bahwa rapat paripurna ini bertujuan untuk mendengarkan masukan dan catatan evaluasi dari seluruh fraksi atas kinerja anggaran tahun lalu.

"Pandangan umum dari masing-masing fraksi ini sangat bernilai untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBD tahun 2025 telah teralokasikan secara akuntabel serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kaltara," tegas H. Muddain.

Dalam kesempatan ini, enam fraksi di DPRD Kaltara secara bergantian membacakan pandangan umum mereka melalui juru bicara masing-masing:

• Fraksi Gerindra: Agus Salim, S.Sos
• Fraksi Golkar: Adi Nata Kusuma
• Fraksi Demokrat: H. Saleh, SE
• Fraksi PKS: H. Ladullah, S.H.I
• Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat: Dino Andrian, SH
• Fraksi Gabungan (PKB, Nasdem, PAN): Supaad Hadianto, SE

Mewakili Fraksi Golkar, Adi Nata Kusuma menekankan perlunya peningkatan kualitas capaian program daerah.

"Kami berharap catatan yang disampaikan Fraksi Golkar dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemprov Kaltara, agar pertanggungjawaban APBD ini bukan sekadar pemenuhan syarat formal, melainkan wujud nyata pembangunan daerah," tutur Adi Nata Kusuma.

Proses penyampaian pandangan umum fraksi ini berjalan lancar dan menjadi dasar bagi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 pada tahap selanjutnya.